Kick Off Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027

Dipublikasi pada : 2025-11-28 03:42:32

Disusun oleh : admin

Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta memulai (kick off) penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) 2027 di Balai Agung, Balai Kota, pada 27 November 2025. Dalam laporannya, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Deftrianov, mengemukakan, acara ini merupakan langkah awal komitmen bersama untuk menyiapkan dokumen RKPD, yang akan menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan, untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah pada 2027. Tahun yang amat strategis karena bertepatan dengan lima abad Kota Jakarta.

Ia menandaskan, kolaborasi dan sinergi adalah kunci untuk mengakomodasi aspirasi dalam penyusunan RKPD. Buat menjaring aspirasi masyarakat, akan digelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berjenjang, dari tingkat Rukun Warga (RW), Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, hingga Provinsi. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 86 Tahun 2017, RKPD merupakan ruang konsolidasi gagasan untuk merencanakan pembangunan daerah yang komprehensif dan bertanggung jawab.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Gubernur Rano Karno mengutip arahan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam penyusunan RKPD 2027, yakni:

1. Mendukung Program Strategis Nasional yang merupakan program unggulan Presiden;

2. Sinergi Pusat dan Daerah;

3. Berfokus kepada penghidupan sektor riil melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kemitraan dengan sektor swasta;

4. Berfokus kepada pencapaian target pelayanan publik;

5. Alokasi anggaran untuk setiap Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik dan Prioritas Pembangunan dalam RKPD.

Ia juga mengingatkan Trisula Pembangunan yang merupakan tiga pilar utama pembangunan nasional, yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan;

2. Penurunan Kemiskinan;

3. Peningkatan Kualitas SDM.

Rano mengungkapkan beberapa indikator ekonomi Jakarta yang positif, dari pertumbuhan 4,96%, inflasi 2,69%, investasi mencapai Rp 204,13 triliun, penurunan kemiskinan sebesar 4,28%, serta pengangguran terbuka yang menurun hingga 6,05%. Namun, Wagub memprihatinkan ketimpangan yang masih menjadi tantangan bagi Jakarta, dengan rasio gini sebesar 0,441.

Karena itu, ia menekankan visi 2025 yang menargetkan penurunan kemiskinan dan ketimpangan serta peningkatan kesejahteraan. Menurut Rano, ada tujuh isu strategis pembangunan, yakni:

1. Kualitas modal manusia;

2. Perekonomian produktif dan kompetitif;

3. Kecukupan infrastruktur kota;

4. Konektivitas kawasan dalam mendukung kegiatan masyarakat;

5. Kecukupan penghidupan masyarakat;

6. Ekosistem yang berketahanan iklim;

7. Pemerintahan dinamis dan responsif.

Sedangkan dalam arahannya, Bob R.F. Sagala dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Bangda Kemendagri), memastikan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) akan keluar pada Maret 2026 mendatang, sebagai landasan penyunan RKPD 2027. Ia pun meminta acara seremonial dikurangi, karena penggunaan anggaran harus efisien.

Sementara Jayadi, Direktur Pembangunan Indonesia Barat, Kedeputian Bidang Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), memaparkan, dengan sekitar 35 juta penduduknya, wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) merupakan metropolitan dengan jumlah penduduk yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar kedua di dunia setelah Tokyo, dengan luas kurang dari setengah Ibu Kota Jepang itu.

Ia menguraikan pula beberapa hal yang perlu diperhatikan Jakarta, yaitu:

1. Total realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi 2025 adalah 5.03%, masih sedikit di bawah target;

2. Tingkat kemiskinan dan rasio gini 2025 masih di bawah rata-rata target yang ditetapkan;

3. Tingkat Pengangguran Terbuka pada 2025 sudah memenuhi target;

4. Data Badan Pusat Statistik bukan yang terbaru, sehingga diharapkan bisa mencapai target RKP 2025.

Jayadi juga menjelaskan arah pembangunan Provinsi DKI Jakarta dan Kawasan Aglomerasinya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona (RPJMN) 2025-2029 pada 2027, yakni:

1. Kawasan Pertumbuhan

A. Jakarta-Tangerang International Business Corridor;

B. Northern Coast New Economic Hub;

2. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana Taman Nasional Kepulauan Seribu.

Ia pun menegaskan kebijakan utama Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Pembangunan MRT East-West Line;

2. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air

3. Limbah Domestik Jakarta Sewerage System;

4. Pengembangan LRT Jabodebek;

5. Pembangunan Tanggul Laut Pesisir Utara Jakarta;

6. Pengembangan New Priok Container Terminal Tahap 2 dan 3.

Selain menitikberatkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran di tingkat Pusat serta Daerah, Jayadi menyampaikan catatan penutup berupa:

1. Trisula Program Pembangunan menjadi kunci utama dalam mencapai target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 8%. Pertumbuhan dapat didorong sektor konstruksi dan transportasi yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), melalui peningkatan kualitas layanan perkotaan serta pembangunan infrastruktur berorientasi keberlanjutan (sustainability) dan emisi karbon rendah (less carbon emission);

2. Sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen rencana tata ruang di tingkat pusat, DKI Jakarta, serta Kawasan Aglomerasi Jakarta yang diakselerasi melalui Dewan Kawasan Aglomerasi, sesuai dengan amanat RPJMN dan pengesahan Peraturan Presiden terkait Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi (RIPKA) berdasarkan amanat Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ);

3. Sinkronisasi perencanaan dan anggaran yang perlu diperkuat di tingkat Pusat dan Daerah, untuk memastikan efektivitas implementasi program. Alokasi dana diharapkan dapat secara konsisten mendukung Proyek Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN;

4. Beberapa bidang yang perlu dikhususkan penanganannya adalah terkait dengan sektor ekonomi (peningkatan LPE serta penurunan kemiskinan dan ketimpangan), transportasi (mengatasi kerugian karena kemacetan), lingkungan (kualitas udara, Ruang Terbuka Hijau/RTH dan lahan, pengolahan sampah, permukiman kumuh, dan air bersih), serta mitigasi bencana (penurunan muka air tanah dan banjir rob);

5. Mewujudkan Jakarta Kota Global memerlukan kolaborasi antara Jakarta dan daerah sekitarnya dalam Kawasan Aglomerasi Jakarta. Sinergi serta integrasi layanan menjadi kunci dalam visi Jakarta sebagai Kota Global dan Kawasan Aglomerasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berskala global.