Mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Menuju Jakarta Kota Global

Dipublikasi pada : 2024-03-01 17:52:03

Disusun oleh : admin

Jakarta (28/2), Bappeda Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 selama dua hari pada tanggal 21-22 Februari 2024. Acara ini terdiri dari Sidang Pleno dan Sidang Kelompok untuk menyaring ide dan aspirasi masyarakat dalam penyusunan Ranwal RKPD Tahun 2025 yang diadakan setiap satu tahun sekali.

Pada hari kedua Forum Konsultasi Publik ini diisi dengan Sidang Kelompok dari 4 (empat) bidang, salah satunya Bidang Pemerintahan. Sidang Kelompok Bidang Pemerintahan ini mengangkat tema ‘Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif’ yang dibuka langsung oleh Kepala Bidang Pemerintahan, Ahmad Anshori Wahdy. Turut hadir dua narasumber dalam sidang kelompok ini di antaranya, Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik, Yanuar Ahmad dan Head of Public Affairs dari Think Policy, Try Luthfi Nugroho.

Anshori menyampaikan bahwa ada empat isu yang menjadi fokus prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 di antaranya, peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang adaptif.

Sementara itu, ia juga menekankan bahwa gap yang terjadi saat ini untuk mengupayakan Jakarta menuju kota global tergantung pula dengan kondisi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan kata lain, SDM kota Jakarta juga harus memiliki mindset global guna mendukung daya saing global. Oleh karena itu, Forum Konsultasi Publik menjadi sangat penting agar para Organisasi Perangkat Daerah juga dapat memberikan masukan terkait upaya apa yang perlu dilakukan untuk menciptakan SDM yang mampu menjawab tantangan tersebut.

Paparan kemudian dilanjutkan oleh pembicara pertama yakni, Yanuar Ahmad. Yanuar mengatakan bahwa “Pelayanan publik di Jakarta harus sesuai dengan koridor nasional atau dalam konteks NKRI, sehingga pelayanan publik Jakarta dan Nasional masih sejalan satu sama lain”, ujarnya. Tidak hanya itu, menurutnya pemilih (voters) saat ini kebanyakan berasal dari Gen Z dan Milenial, sehingga generasi mereka-lah yang paling banyak mendapatkan pelayanan publik, baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun Nasional. Oleh sebab itu, Forum Konsultasi Publik ini sangat bagus karena mengundang banyak anak-anak muda dari berbagai komunitas untuk saling berbagi dan berdiskusi terkait substansi RKPD.

Kemudian, Try Luthfi selaku pembicara kedua menyampaikan “Bicara tentang perencanaan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu atau dua forum. Perlu adanya forum yang berkelanjutan, karena perencanaan pembangunan tidak bisa dilakukan secara singkat”, tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa dalam menuju kota global, Jakarta harus memiliki brand image atau kekhasan tersendiri. “Dalam hal ini, Jakarta ingin menjadi kota global dengan image yang seperti apa?”, imbuhnya.

Pada Sidang Kelompok Bidang Pemerintahan ini, kedua narasumber sepakat bahwa pemerintah perlu membuat pelayanan publik yang sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan. Sedangkan situasi saat ini, ada banyak sekali aplikasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memudahkan pelayanan publik. Akan tetapi, banyak aplikasi yang dibuat belum menjawab kebutuhan masyarakat. “Membuat aplikasi pelayanan publik pun perlu dengan analisa yang terukur, sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan. Bukan membuat pelayanan publik dengan mental sok tau bahwa masyarakat butuh ini dan itu”, tegas Yanuar. Secara garis besar, digital itu bukan tujuan. Melainkan hanya alat untuk membuat pelayanan publik menjadi lebih mudah dan efisien.

Diakhir acara, Sidang Kelompok ini ditutup dengan sesi tanya jawab dan masukan-masukan dari para peserta undangan.