Kamis (2/6), Bappeda Provinsi DKI Jakarta menghadiri Policy Dialogue 10 atau disebut dengan Seri Dialog Kebijakan 10 “Mendorong UMKM melalui Pengembangan Citra Jakarta”. Kegiatan ini diadakan oleh Smart Change yang dibantu oleh konsorsium Hukumonline dan RuangWaktu. Tema webinar yang sama juga sudah diselenggarakan pada 24-25 Mei 2022.
Seri dialog ini melibatkan banyak pemangku kepentingan untuk secara intensif dapat menyuarakan aspirasi, mendiskusikan inisiatif bersama terkait penerapan dan perluasan pilar Smart Economy dan Smart Branding di Jakarta, serta menggali masukan untuk perbaikan di masa depan demi Kota Jakarta yang lebih baik.
Adapun tujuan dari diselenggarakannya Dialog Kebijakan ini antara lain, memvalidasi berbagai masukan terkait sinergitas branding Kota Jakarta dengan pengembangan ekonomi dan UMKM sebagai hasil dari seri 12 Dialog Antar Pemangku Kepentingan; menggali masukan terhadap berbagai kebijakan untuk mewujudkan sinergitas branding Kota Jakarta dengan pengembangan ekonomi dan UMKM, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang mampu membantu upaya-upaya tersebut.
Salah satu narasumber Dialog Kebijakan, Christina Desy menjelaskan bahwa sejauh ini belum ada peraturan yang mengatur pengendalian impor untuk barang-barang yang sudah bisa diproduksi oleh UMKM Jakarta. Diharapkan agar Pemprov DKI Jakarta segera memiliki regulasi yang kuat untuk mengatur hal ini agar pengembangan UMKM Jakarta bisa dilaksanakan secara maksimal.
Sejauh ini, Pemprov DKI Jakarta sudah mengimplementasikan beberapa kebijakan dan program yang mendukung pengembangan UMKM Jakarta diantaranya, Jakpreneur dan Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) UMKM. Sebanyak 135 kolaborator yang terdiri dari Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, BUMD dan BUMN hingga perusahaan swasta telah bergabung menjadi kolaborator untuk membantu UMKM Jakarta. Dialog Kebijakan ini ditutup dengan tanya jawab dan diskusi bersama peserta.