Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026 Provinsi DKI Jakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, pada 23 April 2025. Acara ini dibuka dengan penampilan Tari Kemilau Jakarta dan laporan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali. Hadir dalam acara ini Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, serta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Khoirudin,

Dalam laporannya, Sekda Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali mengungkapkan, Musrenbang RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 diselenggarakan dalam dua tahapan, yaitu sidang pleno dan sidang kelompok. Sidang pleno Musrenbang RKPD 2026 dan RPJMD 2026-2029 berlangsung pada 23 April 2025. Sedangkan sidang kelompok Musrenbang RKPD 2026 diadakan pada 24-25 April 2025. Sementara sidang kelompok Musrenbang RPJMD 2025-2029 akan diselenggarakan pada 5-6 Mei 2026.

Sekda Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali melapor dalam Musrenbang RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026.

Acara ini diikuti peserta dari berbagai unsur pemangku kepentingan. Antara lain unsur pemerintah (baik pusat, DKI Jakarta, maupun pemerintah daerah di sekitar Jakarta), Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), legislatif (dari DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD, perguruan tinggi, organisasi internasional, organisasi kemasyarakatan, asosiasi profesi, dunia usaha, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Musrenbang RPJMD menjadi bagian dari proses penyusunan Rancangan RPJMD 2025-2029 yang bertujuan untuk menyempurnakan Rancangan Awal RPJMD. Proses dan tahapan yang telah dilalui dalam menyiapkan Rancangan Awal RPJMD serta Rencana Strategis (Renstra)  Perangkat Daerah 2025-2029, yaitu penyusunan Keputusan Gubernur Nomor 204 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun RPJMD dan Orientasi Penyusunan RPJMD yang dihadiri seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta, Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rancangan Teknokratik, Focus Group Discussion (FGD) Penajaman Isu Strategis, Forum Konsultasi Publik RPJMD, serta Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal RPJMD.

Sidang pleno Musrenbang RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 Jakarta.

Dalam upaya menjaring aspirasi masyarakat untuk perencanaan pembangunan tahun 2026, Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan proses perencanaan berjenjang melalui mekanisme Musrenbang yang telah berproses sejak Januari 2025. Dimulai dari pelaksanaan Pra-Musrenbang Kelurahan (Rembuk RW), Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Kelurahan, Musrenbang Kota dan Kabupaten, hingga Musrenbang Provinsi. Dalam Musrenbang Kota dan Kabupaten pada 21-25 Maret 2025 lalu, telah dibahas 11.812 usulan yang diperoleh dari aspirasi warga melalui mekanisme forum berjenjang Musrenbang.

Di samping melalui forum berjenjang Musrenbang, ada pula aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat kanal lainnya, yaitu usulan langsung dan reses DPRD. Ada 5.043  usulan langsung dalam sistem e-Musrenbang. Sedangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan via reses DPRD masa sidang tahun 2024-2025 ada dua, yakni 8.302 usulan pada reses pertama dan 17.345 usulan pada reses kedua.

Sedangkan Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin berkomitmen untuk mendukung hasil Musrenbang, demi langkah Jakarta menuju kota global. Ia menekankan peningkatan pendidikan gratis dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), termasuk Madrasah. Begitu pula pelayanan kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sampai Rumah Sakit (RS), penataan kawasan kumuh, pembangunan hunian layak, bantuan sosial berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan sebagainya.

Pengarahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo sebelum membuka Musrenbang RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengemukakan berbagai masalah Kota Jakarta, dari layanan dasar perkotaan hingga pembangunan wilayah daratan dengan lautan yang lebih adil. Dengan target 5,1% pertumbuhan ekonomi serta inflasi 2,4%, ia mengharapkan suasana yang kondusif dan positif dalam perencanakan pembangunan. Dengan demikian, Jakarta dapat mencapai target 50 kota global pada 2029 dan 20 kota global pada 2045. Gubernur Pramono menandaskan, pembangunan yang sederhana tapi berdampak luas menjadi prioritas. Selain itu, ia menekankan efisiensi yang berdampak jangka panjang, kolaborasi lintas sektoral, serta penyampaian aspirasi lewat kanal Musrenbang sebagai wadah usulan pembangunan untuk perencanaan pembangunan yang matang.

Sedangkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman menjelaskan kerangka makro-ekonomi dan fiskal daerah periode 2025-2029 serta fokus 2026. Ia mewanti-wanti situasi ekonomi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, terutama akibat kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi dunia terkoreksi dari 3,5% menjadi 2,8%. "Kita membuat rencana pembangunan, tapi harus tetap waspada. Instrumen APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tetap harus ada fleksibilitas", katanya. Ia juga mengapresiasi 73% APBD Jakarta yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sambutan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dalam Musrenbang RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 Jakarta.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, benchmark (patokan) pembangunan Jakarta bercermin kepada kota-kota dunia. Tetapi, Jakarta masih harus menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan kota yang berketahanan secara ekologis, kemiskinan, serta kesenjangan sosial. Begitu pula masalah air bersih, konektivitas, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Ia mengharapkan Jakarta menjadi kota yang nyaman dengan melakukan beberapa hal, yaitu pengolahan sekitar 700 ton sampah per hari menjadi waste energy melalui teknologi, pembangunan sea wall untuk mencegah banjir rob akibat penurunan permukaan tanah, penyediaan rumah yang layak, pengelolaan sanitasi dan lingkungan hidup, pelayanan air bersih, serta pembangunan infrastruktur.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, dalam menyusun APBD, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mesti memperhatikan efisiensi. Jakarta pun masih berada di peringkat 74 kota global, di bawah Singapura, Bangkok, Kuala Lumpur, serta Manila. Karena itu, ekosistem digital harus dibangun. Begitu pula kota layak huni dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, transportasi publik yang terkoneksi, serta lingkungan hidup yang berkualitas. Dalam menyusun RPJMD dan RKPD, ia menekankan Pemprov DKI Jakarta agar berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta mempertimbangkan aglomerasi perkotaan, untuk menangani masalah-masalah klasiknya seperti banjir, macet, atau polusi.

Sambutan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy.

Terakhir, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengapresiasi pembangunan Jakarta yang menjadi benchmark pembangunan nasional. Ia menyatakan, Musrenbang DKI Jakarta sebagai model perencanaan pembangunan daerah-daerah lain. Ia mengemukakan berbagai kelebihan Jakarta, misalnya jalan bebas hambatan pertama di Indonesia dengan Jakarta bypass. "Jadi saya bilang kepada Pak Pramono dan Bu Atika (Kepala Badan Perencanaan Daerah/Bappeda Provinsi DKI Jakarta), saya jadi asisten pembangunan DKI saja. Saya tidak berani bicara panjang, lebih baik saya belajar kepada Jakarta," candanya. Rachmat pun concern terhadap empat masalah strategis Jakarta, yakni kemacetan yang harus mempertimbangkan aglomerasi perkotaan, kawasan kumuh, ketimpangan ekonomi, serta bencana semisal pemanasan global yang membutuhkan kerja sama lintas daerah dan sektoral untuk menghadapinya. Dengan pengelolaan keuangan daerah yang relatif besar, Rp 91 triliun, ia mengajak Jakarta untuk bersama-sama menghadapi berbagai persoalan Indonesia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya memudahkan seluruh warga dan pemangku kepentingan untuk terlibat dan memberikan saran serta masukannya melalui Kanal Aspirasi RPJMD dan Microsite e-Musrenbang. Dengan demikian, aspirasi publik dapat memperbaiki perencanaan pembangunan Kota Jakarta.

Para  pejabat eksekutif maupun legislatif dari pemerintah pusat maupun daerah  berfoto bersama usai pembukaan Musrenbang  RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 Jakarta.