Jakarta Menuju Kota Global: Sinergi Sidang Kelompok Musrenbang RPJMD 2025–2029 Bidang Pemerintahan

Dipublikasi pada : 2025-05-09 11:56:21

Disusun oleh : admin

Jakarta (08/05) Rangkaian Sidang Kelompok Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Bidang Pemerintahan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 berlangsung di Balai Kota pada 5-7 Mei 2025. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat, agenda nasional, serta arah baru Jakarta setelah tak berstatus ibu kota negara.

Musrenbang bukan sekadar forum formalitas, melainkan wujud nyata partisipasi publik dan kolaborasi multipihak. Di tengah transformasi Jakarta menjadi pusat ekonomi nasional dan kota global yang berdaya saing, RPJMD menjadi landasan utama dalam menjawab tantangan urban, sosial, ekonomi, serta lingkungan hidup lima tahun ke depan.

Memastikan Sinkronisasi Nasional-Daerah

Pada hari pertama, 5 Mei 2025, Husni Rohman dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menekankan sinkronisasi antara RPJMD Jakarta dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), terutama dalam konteks pergeseran peran Jakarta. Dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), Jakarta diarahkan untuk fokus pada pembangunan manusia, transportasi publik, transformasi wilayah pesisir, serta peningkatan kualitas lingkungan.

Menjaga Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi

Dwi Paramita Dewi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta menyampaikan capaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang menempatkan Jakarta di posisi teratas nasional. Meski begitu, tantangan tetap ada, seperti peningkatan kualitas SDM dan pengurangan ketimpangan antarwilayah. Hal ini harus menjadi pijakan untuk menyusun RPJMD yang berbasis data serta berkelanjutan.

Transformasi Layanan Publik dan Birokrasi

Pada hari kedua, 6 Mei 2025, Akik Dwi Suharto Rudolfus dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) menyoroti penguatan reformasi birokrasi, percepatan digitalisasi pemerintahan, serta kolaborasi lintas sektor dalam layanan publik. Penekanan pada co-creation menjadi kunci mempercepat transformasi.

Sementara itu, Wahyu Dewantara Susilo dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan penguatan tata kelola, transparansi Aparatur Sipil Negara (ASN), serta sistem pengendalian berbasis risiko untuk mencegah potensi korupsi. Masyarakat pun harus dilibatkan melalui sistem umpan balik dan pelaporan berbasis perlindungan pelapor.

Digitalisasi Pemerintahan dan Kesiapan SPBE

Qurratul Aini dari BPS kembali menegaskan pentingnya penyusunan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi, aman, serta berbasis masyarakat. Ke depan, interoperabilitas, perlindungan data pribadi, dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) digital menjadi aspek krusial untuk ditangani.

Sedangkan Rury Citra Diani dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyoroti konsistensi implementasi sistem merit ASN, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta evaluasi disiplin dan pengelolaan SDM berbasis data.

Kolaborasi Inovasi dan Mitigasi Risiko Bencana

Pada hari ketiga, 7 Mei 2025, Anggitya Vitasari dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menekankan integrasi target IDSD dalam RPJMD serta kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Strategi berbasis data serta simulasi target menjadi bagian dari pendekatan evidence-based planning.

Menutup sesi, Yusuf Bagaskoro dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan pentingnya memasukkan perspektif kebencanaan dalam RTRW Jakarta. Edukasi kebencanaan, sistem informasi berbasis data spasial, serta integrasi perlindungan sosial bagi masyarakat rentan pascabencana menjadi prioritas.

Kesimpulan: dari Ruang Rapat ke Rencana Aksi

Sidang Kelompok Musrenbang RPJMD Bidang Pemerintahan menghasilkan poin-poin penting, dari penajaman indikator, penyelarasan prioritas, peningkatan partisipasi publik, hingga penguatan kolaborasi. Forum ini juga menjadi ruang menyatukan energi dan komitmen lintas sectoral, demi terwujud Jakarta yang inklusif, tangguh, serta berkelanjutan.

Ayo Terlibat!

Pembangunan Jakarta bukan hanya tugas pemerintah. Setiap suara, ide, serta aksi warga Jakarta amat berarti. Mari terus aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Bersama kita wujudkan Jakarta sebagai top 20 kota global yang adil, maju, serta membanggakan pada 2045.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan transformasi di Jakarta memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen. Tak hanya pemerintahan daerah,  keterlibatan masyarakat dan dunia usaha pun perlu.

Kini Jakarta punya Kanal Aspirasi RPJMD 2025-2029 (https://bappeda.jakarta.go.id/rpjmd/aspirasi) dan kanal aspirasi perencanaan pembangunan tahunan (https://bappeda.jakarta.go.id/musrenbang) sebagai platform interaktif mengelola serta memantau usulan pembangunan yang disampaikan oleh masyarakat. Kedua platform ini akan digunakan untuk mengelola dan memantau usulan pembangunan dari Masyarakat, sebagai bagian dari proses perencanaan.