Daftar publikasi
Ditemukan 6 publikasi.
Menampilkan 1–6 dari 6 publikasi.
Policy Brief
- Penulis / penyusun
- Belum tersedia
- Tahun publikasi
- 2025
Tuberkulosis (TB) masih menjadi tantangan besar pada sektor kesehatan, khususnya di Provinsi DKI Jakarta yang menduduki peringkat 5 wilayah dengan beban TB tertinggi di Indonesia. Meskipun berbagai intervensi pengendalian TB telah dilaksanakan, capaian penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan belum sepenuhnya memenuhi target nasional. Dalam konteks ini, kader kesehatan berperan strategis sebagai penghubung antara sistem kesehatan formal dan masyarakat, terutama dalam penemuan kasus, pendampingan pasien, dan edukasi kesehatan. Namun, kinerja kader masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesenjangan motivasi dan fragmentasi kader, stigma masyarakat terhadap TB, mobilitas masyarakat yang tinggi, serta potensi pengurangan dukungan pendanaan eksternal. Policy brief ini menyoroti peningkatan peran kader dalam intervensi penanggulangan TB melalui integrasi kader lintas program, pemanfaatan komunitas untuk mengurangi stigma, perluasan peran kader ke lingkungan kerja dan fasilitas umum, serta pengembangan pendanaan berkelanjutan berbasis kolaborasi multisektor. Peningkatan peran kader sebagai bagian dari sistem kesehatan berbasis komunitas menjadi faktor penting dalam mendukung percepatan eliminasi TB di Jakarta.
Policy Brief
- Penulis / penyusun
- Belum tersedia
- Tahun publikasi
- 2025
Policy brief ini meluncurkan Program KJP Plus dan KJMU sebagai instrumen strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan sumber daya manusia. Hingga tahun 2025, program kedua telah menyerap anggaran sekitar Rp19 triliun dengan lebih dari 2,1 juta penerima manfaat. Namun besarnya investasi fiskal tersebut belum sepenuhnya menghasilkan dampak signifikan terhadap hasil pendidikan maupun mobilitas sosial. Analisis menunjukkan adanya distorsi fungsi program yang cenderung bergeser menjadi jaring pengaman sosial, sehingga kurang optimal dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, menahan angka putus sekolah, dan mendorong partisipasi pendidikan. Tantangan utama meliputi ketidaktepatan sasaran akibat kelemahan data, inefisiensi anggaran, beban administratif pada institusi pendidikan, serta keterbatasan sistem pemantauan berbasis hasil. Policy brief ini merekomendasikan transformasi mendasar melalui Model Dua Jalur (Two-Track Model) yang memisahkan fungsi bantuan sosial berbasis kebutuhan ekonomi dengan skema investasi sumber daya manusia berbasis prestasi. Selain itu, diperlukan penguatan tata kelola kelembagaan, integrasi data yang lebih akurat, serta regulasi yang berorientasi pada outcome pendidikan. Reformasi tersebut diharapkan mampu mengubah paradigma program dari sekedar bantuan sosial menuju investasi jangka panjang bagi peningkatan daya saing generasi muda Jakarta.
Policy Brief
- Penulis / penyusun
- Belum tersedia
- Tahun publikasi
- 2025
Dokumen 8 Policy Brief Menuju Jakarta Kota Global merumuskan arah strategi pembangunan Jakarta 2025–2030 melalui pendekatan berbasis bukti, inklusif, dan berorientasi masa depan dengan menempatkan warga sebagai pusat kebijakan. Delapan tema utama mencerminkan upaya transformasi kota dari berbagai dimensi. Penguatan ekosistem kuliner diarahkan untuk menjadikan kuliner sebagai identitas kota sekaligus mesin ekonomi kreatif melalui penataan ruang, higienitas, dan digitalisasi. Pengembangan night economy mendorong terciptanya kota 24 jam yang aman dan kreatif guna menggerakkan UMKM serta pariwisata. Sementara itu, acara strategis kota global difokuskan pada tata kelola modern, pembangunan infrastruktur berkelas dunia, dan diplomasi budaya untuk meningkatkan daya saing internasional. Penguatan status Kota Sastra diarahkan melalui masterplan literasi, pemerataan akses ruang baca, dan transformasi perpustakaan digital. Pembangunan maritim terpadu menitikberatkan pada modernisasi perikanan, restorasi pesisir, dan pengembangan ekowisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan. Jakarta juga diposisikan sebagai etalase Indonesia dengan integrasi kawasan budaya, revitalisasi museum, dan penguatan narasi sejarah kota. Penataan kampung kota mengedepankan pendekatan in-situ dan partisipatif agar pembangunan lebih inklusif bagi masyarakat miskin. Terakhir, transformasi mobilitas integrasi moda transportasi dan penangkapan kendaraan pribadi untuk menurunkan kemacetan dan emisi. Secara keseluruhan, delapan ringkasan kebijakan ini diharapkan menjadi pijakan kebijakan menuju Jakarta yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaya saing global.
Policy Brief
- Penulis / penyusun
- Belum tersedia
- Tahun publikasi
- 2025
Penelitian ini bertujuan memperbarui pemahaman risiko banjir dan sedimentasi di DKI Jakarta sekaligus memperkuat fondasi kelembagaan Integrated Flood Risk Management (IFRM) dengan mempertimbangkan perubahan iklim dan dinamika tata guna lahan periode 2014–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods, yang menggabungkan pemodelan spasial kuantitatif melalui model STREAM dan SDAS pada tiga DAS utama (yakni, Cisadane, Ciliwung, dan Citarum) serta menggunakan analisis kualitatif melalui survei kelembagaan dan inventarisasi sistem data. Data yang digunakan meliputi data iklim CRU TS 4.09, citra satelit Sentinel-2, serta wawancara teknis dengan instansi terkait seperti, BMKG, DSDA, DCKTRP, Jakarta Smart City, dan BPBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko banjir Jakarta memasuki fase baru akibat kombinasi intensifikasi iklim dan urbanisasi, ditandai peningkatan debit sungai dan lonjakan ekspor sedimen. Namun, efektivitas manajemen banjir masih terhambat oleh fragmentasi data dan pendekatan yang bersifat reaktif. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan baseline hidrologi, validasi model berbasis kejadian, dan integrasi platform data lintas sektor.
Policy Brief
- Penulis / penyusun
- Belum tersedia
- Tahun publikasi
- Belum tersedia
Artikel ini membahas pentingnya inovasi dalam pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Inovasi dipandang sebagai instrumen kunci untuk meningkatkan kinerja, tata kelola, dan pelayanan publik yang adaptif dan responsif. Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menyelenggarakan Innovative Government Award (IGA) untuk mengukur dan mendorong inovasi daerah. Penilaian IGA terdiri dari dua aspek utama: profil daerah (25%) dan unit inovasi daerah (75%). Studi kasus Provinsi DKI Jakarta menunjukkan adanya fluktuasi capaian selama periode 2018–2022 akibat faktor internal dan eksternal, termasuk pandemi COVID-19. Untuk mengoptimalkan hasil IGA, dibutuhkan strategi penguatan SDM, pelibatan aktif perangkat daerah, perbaikan administratif, serta penguatan peran Bappeda dalam koordinasi inovasi. Inovasi yang memenuhi kriteria juga berpotensi mendapatkan insentif fiskal dari pemerintah pusat. IGA tidak hanya menjadi sarana evaluasi, tetapi juga sebagai upaya strategis membangun budaya inovatif dan meningkatkan daya saing pemerintahan daerah secara berkelanjutan. Silakan beri tahu jika Anda ingin dibuatkan versi bahasa Inggris juga.
Policy Brief
- Penulis / penyusun
- Andhika Ajie
- Tahun publikasi
- Belum tersedia
Jakarta, a metropolitan area with around 30 million residents in the Jabodetabek region, heavily relies on public transportation to support urban mobility. The city operates multiple modes of transit, including Bus Rapid Transit (BRT) managed by PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Mass Rapid Transit (MRT) by PT MRT Jakarta, and Light Rapid Transit (LRT) by LRT Jakarta — all provincially owned corporations. To sustain these services, the Jakarta city government offers financial subsidies under Governor Regulation No. 46 of 2022 as part of its public service obligation (PSO). This policy brief presents interim recommendations to both the Jakarta city government and Transjakarta’s management, backed by statistical analysis of the company’s financial performance from 2015 to 2022 and comparative studies with national transport providers such as KAI, KCI, and Pelni. The recommendations are grouped into four key areas: tariff policy, cost efficiency, subsidy calculation, and service productivity. These recommendations aim to enhance the efficiency and effectiveness of subsidies and improve the management of Transjakarta. However, further in-depth analysis is necessary to refine these proposals and ensure sustainable, high-quality public transport services in Jakarta.