Sidang Kelompok Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Forum Konsultasi Publik terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

Dipublikasi pada : 2023-03-02 10:34:00

Disusun oleh : admin

Pada Selasa (14/02), Bappeda Provinsi DKI Jakarta telah menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Dalam salah satu forum kegiatan ini terdapat sidang kelompok bagian urusan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang diselenggarakan secara hybrid untuk membahas masukan isu dan prioritas Tahun 2024. Dengan menghadirkan beberapa narasumber di antaranya, Director of Partnership and Development The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation Indonesia,        Drs. Sonny Sukada, M.Sc, dan Lead Program Manager Stunting Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (TP2AK), Iing Mursalin. Dalam pemaparannya Drs. Sonny Sukada membahas mengenai pembangunan berkelanjutan untuk memastikan generasi saat ini mampu memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan sebaik mungkin, karena bumi memiliki daya dukung yang membatasi kegiatan manusia, serta aktivitas ekonomi yang melebihi daya tampung bumi.  Pemaparan kemudian dilanjutkan oleh narasumber kedua yaitu Iing Mursalin yang menjelaskan bahwa terjadi penurunan Prevalensi Stunting pada tahun 2022 yakni, sebesar 2,8 persen dari tahun 2021. Faktor Stunting berdasarkan keturunan hanyalah 10% dengan perbandingan faktor tertinggi yaitu 40% yang berasal dari lingkungan.  Di samping itu, Pemerintah Daerah melakukan upaya percepatan penurunan Stunting dengan berdasarkan Perpres 72/2021. Pasal 10 Perpres 72/2021 mencakup Penguatan Perencanaan dan Penganggaran; Peningkatan Kualitas Pelakasanaan; Peningkatan Kualitas Pemantauan; Evaluasi dan Pelaporan; Peningkatan Kualitas Pelaksanaan; Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia;  Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan & Desa/Kelurahan (Pasal 20 - 22 Perpres 72/2021). Di akhir juga dijelaskan bahwa terdapat 43 kegiatan dan target yang menjadi tanggungjawab Kabupaten/Kota, serta 9 kegiatan dan target penurunan stunting yang menjadi tanggungjawab Provinsi.