Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022: Mewujudkan Konvergensi Program Berbasis Data untuk Mengurangi Kemiskinan Multidimensi

Dipublikasi pada : 2023-05-24 12:40:29

Disusun oleh : admin

Tahun 2022 merupakan tahun di mana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memaksimalkan upaya pemulihan ekonomi untuk mencegah masyarakat jatuh pada jurang kemiskinan akibat Pandemi COVID-19. Dalam mengentaskan kemiskinan, Pemerintah DKI Jakarta tidak hanya berpaku pada kemiskinan moneter, tetapi juga memperluas ke arah kemiskinan multidimensi untuk mengukur kemiskinan di masyarakat. 

Total realisasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan TA 2022 sebesar 17,89 triliun rupiah atau sebesar (96,86%) yang dialokasikan pada empat strategi yakni, 

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.
4. Membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. 

Pendekatan strategi tersebut berhasil menekan angka kemiskinan sebesar 0,09%, dari 4,69% pada 2021 menjadi 4,61% pada 2022. 

Melalui penguatan kelembagaan, berbagai indikator yang digunakan untuk mengurangi angka kemiskinan dalam berbagai bidang menunjukan kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya. 

Dalam bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki meningkat, sekalipun partisipasi angkatan kerja perempuan masih perlu mendapatkan perhatian. 

Dalam bidang pendidikan tingkat APM jenjang SD-SMA mengalami peningkatan jika. Namun, APM tingkat SMA masih perlu mendapatkan intervensi kebijakan dikarenakan nilai APM SMA DKI Jakarta masih di bawah rata-rata APM nasional. 

Dalam bidang kesehatan, penurunan prevelansi stunting terus berhasil diturunkan menjadi 14,8% yang menempatkan DKI Jakarta sebagai provinsi kedua dengan tingkat prevalensi stunting terendah nasional. Namun, prevalensi wasting pada tahun 2022 mengalami peningkatan. 

Dalam bidang infrastruktur dasar, persentase rumah tangga yang mengakses sumber air minum layak sedikit mengalami penurunan dari tahun lalu tetapi masih di atas rata-rata nasional. Penurunan persentase juga terjadi pada aspek rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. 

Dalam bidang ketahanan pangan, angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi sedikit mengalami kenaikan tetapi masih jauh di bawah rata-rata nasional maupun provinsi tetangga. 

Tantangan dalam pelaksanaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, di antaranya: 

1.  Ketepatan sasaran berbagai program.
2. Validitas data sasaran sebagai basis penetapan berbagai program.
3. Sinergitas dan keterpaduan program.

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2022 ini, diharapkan dapat menjadi dokumentasi mengenai situasi dan langkah-langkah kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama lintas sektor dalam menanggulangi kemiskinan di Ibukota. Data dan narasi yang dituangkan dalam seluruh bagian laporan ini diharapkan dapat menjadi batu pijakan bagi lintas pemangku kepentingan dalam menentukan langkah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih baik pada tahun yang akan datang.

Link download :