Forum Konsultasi Publik untuk Mendengar Masukan Masyarakat

Dipublikasi pada : 2025-02-25 06:25:48

Disusun oleh : admin

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Ruang Pola, Grha Ali Sadikin, Balai Kota, pada 25-27 Februari 2025. Sebagai rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, FKP merupakan medium Pemprov DKI Jakarta untuk mendapat masukan publik.

Menurut Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta Atika Nur Rahmania, partisipasi masyarakat tersebut diwujudkan dalam diskusi dengan tiga narasumber usai pembukaan FKP hari ini. Lalu dilanjutkan sidang kelompok besok dan lusa yang membahas empat bidang, yakni pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan lingkungan hidup, serta kesejahteraan rakyat.

Sambutan Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta Atika Nur Rahmania dalam FKP di Balai Kota.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengemukakan, FKP merupakan wadah untuk saling bersinergi sekaligus berbagi pikiran, demi meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kota Jakarta. Ia juga menekankan arahan Presiden RI bahwa seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah perlu menguatkan komitmen dan sinerginya dalam mendukung percepatan pencapaian Indonesia Emas 2045, menguatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan melayani, serta terus berinovasi dalam upaya pengendalian inflasi.

Wagub Rano pun mengungkapkan capaian beberapa indikator pembangunan Jakarta pada 2024 yang menunjukkan kinerja positif. Pertama, laju pertumbuhan ekonomi yang mencapai 4,9% dan tingkat inflasi Jakarta yang berhasil dikendalikan di angka 1,48%. Kedua, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 84,15%. Ketiga, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kemiskinan, serta Indeks Rasio Gini yang menurun.

Pada 2026, ketiga masalah tersebut ditargetkan akan terus diperbaiki melalui berbagai upaya, di antaranya penguatan program ketenagakerjaan, menjaga ketepatan sasaran dan ekstensifikasi pemanfaatan bantuan sosial, serta penerapan strategi peningkatan pendapatan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun, Rano menyoroti pula tiga masalah Jakarta. Pertama, ketimpangan antarwilayah yang tercermin dalam perekonomian Jakarta yang masih terpusat di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan mencapai 47,63%, sementara Kepulauan Seribu hanya menyumbang 0,24%. Kedua, tingkat kemiskinan Kota Jakarta secara keseluruhan lebih rendah daripada rata-rata nasional, namun tingkat kemiskinan di Kepulauan Seribu lebih tinggi daripada nasional yang mencapai 13,3%. Ketiga, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Jakarta juga belum merata antarwilayah, karena IPM Kepulauan Seribu sebesar 72,1% masih jauh tertinggal dibandingkan Jakarta Selatan yang mencapai 84,9%.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membuka FKP di Balai Kota pada 24 Februari 2025.

Dengan mempertimbangkan capaian dan proyeksi indikator ekonomi makro yang positif, pengembangan kewilayahan menjadi salah satu kunci meningkatkan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah. Upaya ini menjadi langkah penting, dalam mendukung pencapaian visi Jakarta 2045, yaitu "Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang". Kebijakan berbasis kewilayahan akan diterapkan dalam RKPD 2026, yang berfokus pada pemerataan pembangunan antarawilayah daratan dan kepulauan, agar setiap wilayah dapat meningkatkan kontribusinya dalam mewujudkan Jakarta menjadi Top 20 Global City pada 2045.

Dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global, diperlukan pemenuhan berbagai indikator yang mencerminkan standar kota global, yaitu: 1. Perwujudan ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global; 2. Peningkatan kapasitas riset dan inovasi yang berdaya saing dan berkesinambungan; 3. Pengembangan budaya dan pariwisata untuk menarik wisatawan asing; 4. Perwujudan ruang yang nyaman untuk dihuni; 5. Penciptaan lingkungan yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan; 6. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas intra maupun inter-kota.

Adapun isu-isu strategis pembangunan Jakarta pada 2026 mencakup: 1. Kualitas modal manusia; 2. Perekonomian produktif dan kompetitif; 3. Kecukupan infrastruktur kota; 4. Ekosistem yang berketahanan iklim; 5. Pemerintahan yang dinamis dan responsif; 6. Pemerataan pembangunan.

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menjawab enam isu strategis tersebut dengan merumuskan enam Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta 2026. Pertama, peningkatan modal manusia yang berdaya saing, fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, akses kesehatan yang lebih baik, dan pengembangan keterampilan tenaga kerja agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Kedua, peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis pengalaman dan nilai tambah dengan menguatkan sektor ekonomi kreatif, digital berbasis inovasi, mengembangkan kekayaan budaya Jakarta, menciptakan peluang usaha baru, meningkatkan daya saing produk dan jasa, serta membangun koridor ekonomi baru dalam menyongsong 500 tahun Jakarta. Ketiga, peningkatan infrastruktur kota yang layak dan memadai melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi, fasilitas publik, serta sistem utilitas kota seperti air bersih dan sanitasi, guna meningkatkan kenyamanan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Keempat, optimalisasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim yang berfokus pada mitigasi perubahan iklim, pengurangan emisi karbon, dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan, serta memperkuat inisiatif hijau seperti transportasi ramah lingkungan, peningkatan ruang terbuka hijau, serta pengelolaan sampah yang lebih baik, guna menciptakan kota yang lebih sehat dan tangguh terhadap dampak perubahan iklim. Kelima, transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis dan responsif melalui inovasi dalam pelayanan publik, digitalisasi pemerintahan, serta peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat; komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, sehingga layanan publik menjadi lebih cepat, efisien, serta mudah diakses. Keenam, peningkatan pembangunan di kawasan pesisir dan kepulauan dengan memperkuat infrastruktur, ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan, seperti Kepulauan Seribu, guna memastikan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh warga Jakarta.

Hadirin berdoa dalam Forum Konsultasi Publik di Ruang Pola, Grha Ali Sadikin, Balai Kota Jakarta.

Dalam sesi diskusi yang dimoderatori Perencana Ahli Madya Bappeda Provinsi DKI Jakarta Ahmad Giffari, mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasonal 2016-2022, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2015-2016, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2014-2015 Sofyan Djalil menekankan birokrasi yang lebih kreatif dengan melibatkan anak-anak muda. Ia mengilustrasikan seorang pemuda yang berbisnis kulit ikan salmon dengan telur di Singapura, setelah dipersulit perizinan berusahanya di Indonesia. Sofyan juga mengeluhkan perizinan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang banyak sekali di tingkat pusat, provinsi, kota, maupun kabupaten, sedangkan di Singapura lebih praktis. Ia pun mementingkan sumber daya manusia yang dapat beradaptasi terhadap perubahan global, dengan digitalitasasi layanan publik.  

Diskusi dengan empat narasumber dalam Forum Konsultasi Publik di Ruang Pola.

Sedangkan Pelaksana Tugas Direktur Regional I Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasiona/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Uke Mohammad Hussein merekomendasikan pembangunan wilayah, keberlanjutan (sustainability), pertumbuhan ekonomi tinggi, sumber daya manusia berkualitas, serta penurunan kemiskinan. Ia menyarankan pula perencanaan daerah yang selaras dengan perencanaan pusat, sehingga interaktif untuk mencapai target nasional. Uke pun menunjukkan ciri kota global seperti Tokyo dan New York yang di jalan kita mudah bertemu orang-orang serta perusahaan-perusahaan dari berbagai negara di seluruh dunia. Kota-kota dunia juga saling berkompetisi untuk menarik investasi dari negara-negara lain, semisal Jakarta yang bersaing dengan Manila, Kuala Lumpur, serta Singapura di ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Menurut Uke, Jakarta perlu berfokus pada tiga hal, yaitu: pertama, mendukung kebijakan pemerintah pusat; kedua, proyek strategis Pemprov DKI Jakarta sendiri; ketiga, kegiatan-kegiatan yang mendukung proyek-proyek tersebut.

Sementara itu, Co-founder Urban+ Ardzuna Sinaga membandingkan perubahan wilayah kota dari infrastruktur ke ruang terbuka, seperti di Seoul, Bangkok, serta Hong Kong. Dengan fasilitas publik yang banyak semisal taman, ekonomi masyarakat terungkit, begitu pula lingkungan hidup yang hijau dan nyaman. Ia menyimpulkan, global city bukan hanya soal infrastruktur kota, tetapi juga behavior masyarakatnya.