JAKARTA, 2 April 2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota dan Kabupaten dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan ini merupakan forum krusial untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dari tingkat akar rumput dengan arah kebijakan pembangunan kota.
Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto; secara daring dari Ruang Pola, Balai Kota Provinsi DKI Jakarta. Turut hadir Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania; Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko; serta Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati.
(Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta saat menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta tahun 2026).
Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang Kota/Kabupaten tahun ini menjadi jembatan penting untuk menyeleksi usulan prioritas dari masyarakat. "Secara umum penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2027 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 serta berbagai kebijakan pembangunan nasional lainnya," ujar Atika.
Beliau menambahkan bahwa penyusunan RKPD dilaksanakan melalui proses yang partisipatif dan kolaboratif guna memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan tepat sasaran. "Diharapkan melalui kolaborasi dan sinergi seluruh pihak, kita dapat menghasilkan RKPD Provinsi DKI Jakarta yang komprehensif, berkualitas, dan akuntabel," pungkasnya.
Pelaksanaan Musrenbang Kota/Kabupaten ini merupakan kelanjutan dari rangkaian proses perencanaan yang telah dimulai sejak awal tahun, diawali dari usulan warga tingkat RW dan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Kelurahan. Seluruh usulan warga yang telah masuk ke dalam sistem e-Musrenbang dibahas secara mendalam untuk memastikan keselarasan dengan visi Jakarta sebagai Kota Global dan Berbudaya.
Mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto menyampaikan apresiasi atas proses panjang penjaringan aspirasi masyarakat yang telah dilakukan.
"Sebagaimana laporan hasil pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang telah disampaikan oleh para Walikota dan Bupati, saya mengapresiasi rekapitulasi jumlah usulan warga yang telah diinput, diverifikasi dan divalidasi secara berjenjang dari tingkat RW, Kelurahan hingga Kecamatan," kata Uus Kuswanto.
Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa dalam penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2027 telah dirumuskan 7 (tujuh) isu strategis pembangunan Jakarta, yaitu; Kualitas Modal Manusia, Perekonomian Produktif dan Kompetitif, Kelayakan Penghidupan Masyarakat, Pemerintah Dinamis dan Responsif, Kelayakan Infrastruktur Kota, Ekosistem Kota yang Berketahanan, serta Konektivitas Kawasan dalam Mendukung Aktivitas Masyarakat.
"Memastikan seluruh program yang disusun berbasis data, riset, dan bukti untuk meningkatkan ketepatan sasaran; serta memprioritaskan program dengan daya ungkit tinggi dan berdampak luas, serta merespon cepat kebutuhan masyarakat," tegasnya.
(Kegiatan Musrenbang Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 dibuka secara hybrid dan diikuti oleh seluruh perwakilan Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta).
Kehadiran berbagai elemen ini diharapkan mampu memberikan perspektif yang luas dalam mempertajam program prioritas pembangunan wilayah.
Salah satu rangkaian acara yakni penyampaian laporan pelaksanaan Musrenbang dari seluruh Wali Kota dan Bupati di wilayah Provinsi DKI Jakarta secara hybrid. Masing-masing Kepala Daerah memaparkan ringkasan usulan prioritas di wilayahnya dalam durasi 5 menit.
Kegiatan akan diteruskan dengan agenda Sidang Kelompok di masing-masing Kota dan Kabupaten. Forum ini bertujuan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi atas usulan program yang telah dihimpun, guna memastikan seluruh rencana aksi selaras dengan target pembangunan Jakarta sebagai Kota Global dan Berbudaya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong warga untuk aktif memantau dan memberikan masukan melalui kanal digital yang tersedia. Partisipasi publik adalah kunci untuk menyempurnakan perencanaan pembangunan demi Jakarta yang lebih inklusif dan berdaya saing global.