EFEKTIVITAS PJLP DALAM OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK PERSPEKTIF KOTA GLOBAL DKI JAKARTA (STUDI KASUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP)

Temuan kunci menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan publik oleh PJLP DLH saat ini terhambat oleh kontradiksi struktural yang dihasilkan dari kebijakan yang tidak sinkron antara tujuan fiskal dan kewajiban hukum. Akar masalah PJLP bukanlah terletak pada kinerja individual, melainkan pada status hukum yang ambigu dan defisit sumber daya manusia yang bersifat sistemik. Secara fundamental, sistem PJLP berada dalam kontradiksi hukum yang tajam karena mengklasifikasikan pekerjanya sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan, padahal praktik de facto memenuhi semua unsur hubungan kerja. Analisis komparatif model tata kelola kota global (Tokyo, Singapura, Seoul, New Delhi, dan Brasilia) menyimpulkan bahwa solusi bagi PJLP adalah transformasi status dan sistem manajemen, bukan penghapusan outsourcing secara total. Berdasarkan sintesis ini, solusi untuk Jakarta harus didasarkan pada empat pilar transformasi struktural. Pilar Hukum: Menghilangkan Risiko Disguised Employment Pilar SDM: Investasi Kualitas melalui Model Upah Progresif. Pilar Akuntabilitas: Integrasi Digital dan KPI yang Ketat. Pilar Keberlanjutan: Fleksibilitas Terkontrol dan Kepastian Kerja. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas PJLP DLH dapat dioptimalkan melalui pergeseran paradigma: dari kebijakan yang berorientasi efisiensi biaya menuju kebijakan yang berorientasi kepatuhan hukum dan investasi pada kualitas SDM. Transformasi ini adalah prasyarat mutlak bagi DKI Jakarta untuk menjamin kualitas layanan publik dan mencapai statusnya sebagai kota global yang kompetitif, berkelanjutan, dan berkeadilan.