PENGUATAN SISTEM CCTV DKI JAKARTA SEBAGAI KOTA GLOBAL: ANALISIS KEBUTUHAN DAN LOKASI STRATEGIS, ALTERNATIF MODEL PENGADAAN, SERTA TATA KELOLA KOLABORASI

Sebagai kota global dengan tingkat mobilitas dan kepadatan penduduk yang tinggi, Provinsi DKI Jakarta memerlukan sistem pengawasan kota berbasis CCTV yang mampu mendukung keamanan publik, kelancaran mobilitas, serta respons cepat terhadap risiko kebencanaan dan gangguan ketertiban. Dalam praktiknya, pengembangan CCTV di Jakarta masih berlangsung secara parsial dan sektoral, dikelola oleh berbagai aktor dengan standar teknis, model pengadaan, dan mekanisme operasional yang berbeda-beda. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi kamera belum optimal, integrasi data terbatas, serta berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran dan duplikasi investasi. Makalah kebijakan ini disusun untuk merumuskan arah penguatan sistem CCTV Jakarta secara terstruktur dan berkelanjutan melalui analisis kebutuhan, lokasi strategis, model pengadaan, dan tata kelola kolaborasi. Analisis kebutuhan dan penentuan lokasi difokuskan pada empat domain pemantauan utama, yaitu jaringan lalu lintas strategis, ruang publik prioritas, infrastruktur pengendali banjir, serta lingkungan permukiman pada tingkat RW berbasis risiko multi-hazard. Selanjutnya, kajian mengevaluasi alternatif model pengadaan CCTV, yaitu pembelian dan sewa atau layanan terkelola, dengan mempertimbangkan total biaya siklus hidup, risiko pemeliharaan, fleksibilitas teknologi, dan keberlanjutan fiskal daerah. Dari sisi metodologi, kajian ini mengombinasikan analisis spasial berbasis risiko, model optimasi lokasi untuk memaksimalkan cakupan pemantauan, analisis finansial jangka panjang, serta analisis tata kelola kolaboratif lintas pemangku kepentingan. Temuan utama menunjukkan bahwa penguatan sistem CCTV membutuhkan pergeseran dari pendekatan ad-hoc menuju rencana induk berbasis data, prinsip value for money dalam pengadaan, serta tata kelola kolaborasi yang jelas antar pemerintah daerah, kepolisian, operator transportasi, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, policy paper ini memberikan landasan kebijakan bagi pengembangan sistem CCTV Jakarta yang terintegrasi, efisien, dan mendukung aspirasi kota global yang aman dan tangguh.