KAJIAN PENDANAAN KEGIATAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Kegiatan riset dan inovasi di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) saat ini masih menghadapi tantangan struktural yang signifikan, terutama terkait ketergantungan yang tinggi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sistem pendanaan yang ada saat ini masih menggunakan mekanisme penganggaran tahunan (annual basis), line-item budgeting, serta belanja berbasis input yang bersifat kaku. Karakteristik birokrasi tersebut dinilai tidak sejalan dengan sifat riset yang eksperimental, berjangka panjang (multi-years), dan memiliki risiko kegagalan yang tinggi. Di sisi lain, Jakarta memiliki ambisi besar untuk meningkatkan peringkatnya dalam Global City Index (GCI) dari posisi 71 menuju peringkat 58 pada tahun 2029. Kajian ini menganalisis penguatan kelembagaan dan pendanaan riset daerah dengan merujuk pada regulasi serta literatur keuangan publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan melalui penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) merupakan solusi strategis untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan, stabilitas pendanaan, dan akuntabilitas berbasis kinerja. Dengan skema BLUD, lembaga riset seperti Pusat Riset dan Inovasi Daerah (PRID) dapat mengelola pendapatan mandiri dari kolaborasi eksternal dan mendiversifikasi sumber pendanaan melalui kemitraan industri, filantropi, serta hibah internasional. Rekomendasi utama mencakup penguatan peran PRID sebagai orkestrator riset, pembentukan Dana Abadi Riset dan Inovasi Daerah (DARI), serta transisi kelembagaan menuju pembentukan BRIDA guna mendukung Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global.