Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional Tahun 2021

Dipublikasi pada : 2021-05-18 12:50:09

Disusun oleh : admin

Selasa, 4 Mei 2021, Bappeda Provinsi DKI  Jakarta mengikuti pembukaan Musrenbang Nasional tahun 2021. Pelaksanaan Musrenbang ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 dengan pembahasan utama strategi bangkitnya Indonesia dari pandemi Covid-19. Musrenbang Nasional Tahun 2021 ini dilaksanakan secara daring dan resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, didampingi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, dan turut hadir para pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri, kepala lembaga non kementerian, para Gubernur dan Wakil Gubernur, para Bupati dan Walikota, para kepala Bappeda dari seluruh provinsi, para pejabat dan pegawai pemerintahan, lembaga non-pemerintahan, dan masyarakat umum.

Acara ini diawali dengan laporan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa. Beliau menyatakan bahwa “Indonesia telah menjadi negara upper middle income pada tahun 2019 dan beresiko kembali menjadi negara lower middle income apabila ekonomi Indonesia tidak segera pulih sebagai dampak pandemi Covid-19. Sebelum hal ini terjadi, perlu dilakukan penyesuaian dan redesign rencana pembangunan melalui Musrenbang Nasional guna menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022. Adapun tema RKP 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 (tujuh) prioritas nasional diantaranya reformasi sistem kesehatan nasional, perlindungan sosial, serta pendidikan dan keterampilan. Dengan kondisi ekonomi saat ini, Indonesia dapat lepas dari middle income trap dan menjadi negara majusebelum tahun 2045 dengan syarat pertumbuhan rata-rata ekonomi Indonesia sebesar 6% setiap tahun”.

Pada acara ini disampaikan pula Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2021 bagi daerah yang berhasil menyiapkan perencanaan berkualitas dalam rangka pencapaian pembangunan daerah yang lebih baik kepada masing-masing 3 (tiga) pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Selain itu, diberikan juga penghargaan khusus daerah di bidang Inovasi Pembiayaan Alternatif Skema KPBU dan Penghargaan Khusus Daerah di Bidang Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon.

Sebelum resmi membuka Musrenbang Nasional tahun 2021, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada peserta Musrenbang Nasional. Pertama, sebaik apapun perencanaan yang dibuat, diperlukan kesiapan untuk melakukan perubahan secara cepat sesuai dengan tantangan dan peluang yang ada, namun, dengan tidak merubah tujuan utama pembangunan yaitu mensejahterakan rakyat dan memajukan bangsa.

Kedua, sinergi kekuatan bangsa diperlukan untuk memecahkan semua masalah khususnya masalah kesehatan dan perekonomian. Saat ini, diperlukan dukungan dari seluruh komponen bangsa untuk melakukan disiplin protokol kesehatan, testing, tracing, treatment, dan vaksinasi guna mengendalikan Covid-19. Hal ini karena penyelesaian masalah Covid-19 merupakan pondasi utama kembalinya kondisi normal segala aktivitas masyarakat.

Ketiga, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir saat ini tidak bisa dihindari. Segala pelayanan pemerintahan, pendidikan, bisnis, kesehatan dan lainnya membutuhkan teknologi guna meningkatkan kecepatan, ketepatan dan efisiensi. Para perencana pembangunan juga perlu mempertimbangkan perkembangan IPTEK untuk efisiensi pembangunan secara berkelanjutan seperti health tech, edu tech, dan lain-lain. Harapannya Indonesia tidak hanya menjadi smart digital user tetapi juga menjadi smart digital specialist dan smart digitalpreneur yang mampu bersaing secara handal dan kompetitif serta dapat mengembangkan kewirausahaan dan membuka lapangan kerja. Selain itu, pola pikir belanja teknologi yang merupakan bagian dari investasi dapat didorong untuk mengembangkan teknologi dalam negeri.

Keempat, tema RKP tahun 2022 kembali mengusung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Reformasi struktural sudah dilakukan dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu sinergis dalam melaksanakan dan memanfaatkan reformasi tersebut. Selain itu, APBD provinsi, kabupaten dan kota juga harus segera dibelanjakan terutama untuk bantuan sosial dan padat karya guna mendorong konsumsi dan belanja masyarakat. Perencanaan terkait nilai tambah sektor industri, ketahanan pangan, dan pemulihan pariwisata juga perlu ditingkatkan.

Kelima, Indonesia merupakan negara kaya yang memiliki potensi green economic dan blue economic. Indonesia merupakan paru-paru dunia yang memiliki banyak hujan tropis dan biodiversity laut. Dengan melakukan transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan, diharapkan Indonesia dapat bersaing di pasar global. Pemerintah sudah merencanakan green industry di Kalimantan Utara dengan memanfaatkan hydro power yang terdapat di Sungai Kayan yang akan menghasilkan green energy untuk menghasilkan produk-produk ekonomi.

Terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus inklusif dan menjadi bagian penting bagi penyelesaian masalah-masalah Sustainable Development Goals (SDGs). Pertumbuhan ekonomi harus menjadi mesin bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan UMKM agar semakin bersaing dengan produk-produk luar negeri.

Setelah resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo, Musrenbang Nasional tahun 2021 dilanjutkan dengan arahan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Menteri Keuangan RI dan terakhir arahan Menteri Dalam Negeri RI.