Pada Senin (18/4), Bappeda Provinsi DKI Jakarta menerima Kunjungan Kerja dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam Rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2021. Kunjungan kerja ini disambut langsung oleh Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Bapak Feirully Irzal.
Banyak hal yang didiskusikan dalam kesempatan ini, di antaranya mengenai realisasi keuangan APBD, rekomendasi DPRD, hingga kolaborasi yang dibangun DKI Jakarta dalam mengoptimalkan program-program prioritas di Provinsi DKI Jakarta. Realisasi keuangan dinilai menjadi poin yang sangat penting dalam LKPJ. Ini dapat menjadi bahan refleksi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi apakah perencanaan dan pembangunan yang telah berjalan selama ini sudah maksimal atau belum.
Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan perencanaan dan pembangunannya tidak selalu bergantung pada APBD. Dalam mengoptimalkan perencanaan pembangunan yang ada, Pemprov DKI Jakarta mengajak banyak pihak terutama pihak swasta untuk saling berkolaborasi dalam membangun Kota Jakarta. Selain itu untuk menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemprov DKI Jakarta memastikan penyusunan RPJMD diturunkan melalui cascading. Dengan demikian, harus terlihat adanya relevansi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, serta sesuai dengan sasaran yang ingin digapai. Untuk memastikan itu semua, Pemprov DKI Jakarta memiliki sistem informasi kinerja yakni e-SAKIP.
Adapun sistem e-RESES dapat membantu mengintegrasikan masukan dan rekomendasi dari para anggota Dewan yang sudah dikumpulkan melalui Reses secara tatap muka dengan daerah pilihannya. Dengan demikian, para jajaran anggota eksekutif lainnya dapat melihat rekomendasi-rekomendasi dalam e-RESES yang sudah diakomodir dan yang belum berhasil diakomodir. Kunjungan kerja ditutup dengan ramah tamah antara perwakilan Bappeda Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.