Pada Rabu (14/12), Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan (PSPP), Bappeda Provinsi DKI Jakarta kembali melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka persiapan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jakarta pasca pemindahan Ibukota Negara.
Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Tri Indrawan, didampingi Kepala Bidang PSPP, Feirully Irzal, juga mengundang 5 (lima) narasumber dan stakeholders lainnya. FGD ini terdiri dari 2 (dua) diskusi panel dengan tema diskusi panel 1 “Penguatan Transportasi Publik untuk mendukung Jakarta menjadi Kota yang Berorientasi Transit”, dan diskusi panel 2 yakni, “Penguatan Infrastruktur dan Ekosistem Digital Guna Mendukung Jakarta Kota Bisnis Berskala Global”.
Kelima narasumber yang ikut berbagi dalam FGD ini di antaranya, Direktur Transportasi Kementerian PPN/Bappenas; Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek); Direktur Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika; Direktur Aplikasi dan Tata Kelola Ekonomi Digital Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) Indonesia.
Pada paparannya, Feirully menyampaikan bahwa terdapat 4 (empat) pembahasan utama pada FGD ini di antaranya, kondisi Jakarta hari ini, pembahasan Jakarta pasca pemindahan Ibukota Negara, penguatan transportasi publik menuju Jakarta sebagai kota yang berorientasi transit, serta penguatan infrastruktur dan ekosistem digital guna mendukung Jakarta menjadi Kota Bisnis berskala Global. Selain itu, Direktorat Transportasi Kementerian PPN/Bappenas, Handhi Setiawan menegaskan bahwa “Transportasi dan tata ruang merupakan hal yang saling berkaitan satu sama lain. Urban Sprawling menerus perlu dihentikan dengan pengembangan Transit Oriented Development (TOD) terpadu dengan infrastruktur angkutan massal perkotaan”.
Kegiatan FGD ini diharapkan dapat menghasilkan masukan dan saran yang bermanfaat guna memastikan kebijakan yang diambil telah mendukung visi Jakarta sebagai Kota Bisnis Berskala Global.