Jakarta (30/05), Bappeda Provinsi DKI Jakarta menghadiri acara Crisis Management Conference 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 29 - 30 Mei 2024. Crisis Management Conference (CMC) 2024 merupakan konferensi manajemen penanganan bencana yang dilaksanakan secara tahunan oleh Network for Crisis Management (NCM). Acara ini mengundang kota-kota anggota NCM dan kota-kota pengamat di Asia dan seluruh dunia untuk berdiskusi, bertukar praktik terbaik, dan menjalin jejaring kerja sama di bidang mitigasi dan penanggulangan bencana.
Dibuka oleh Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, acara berskala internasional ini mengundang Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania bersama pembicara internasional lainnya untuk berbincang lebih lanjut terkait Disaster Preparedness through Sustainable Urban Spatial Planning and Development. Narasumber lainnya yakni Ms. Tavida Kamolvej, Deputy Governor of Bangkok; Mr. Atty Crisanto C. Saruca, Junior Director IV Traffic Discipline Office, Officer-in-Charge, Metropolitan Public Safety Office, Metropolitan Manila Development Authority; Mrs. Tin Tin Kyi, Head of Urban Planning Department, Yangon City Development Committee.
Ke depan, Jakarta diarahkan menjadi kota bisnis dan ekonomi berskala global pasca relokasi Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Pada pemaparannya, Atika menjelaskan beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh Jakarta dalam menuju kota global di antaranya, kemacetan, biaya hidup yang tinggi, pemukiman illegal, urbanisasi hingga masalah lingkungan seperti banjir, krisis air bersih, krisis iklim, dan penurunan permukaan tanah.
Jakarta kini sudah menyusun Rencana Kebijakan Jangka Panjang terutama dalam menciptakan pembangunan infrastruktur hijau dan energi terbarukan. Adapun beberapa rencana kebijakan tersebut di antaranya, percepatan penyediaan ruang terbuka hijau dan penerapan kebijakan indeks hijau dan biru di Jakarta; percepatan pembangunan infrastruktur banjir Jakarta seperti tanggul pantai dan tanggul laut; peningkatan transisi energi dan penggunaan energi baru dan terbarukan; penggunaan transportasi ramah lingkungan; peningkatan pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan; percepatan penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK); penerapan kota hijau mencakup kerja sama kota kembar berbasis ketahanan iklim dan kota berkelanjutan; penguatan kelembagaan perubahan iklim sebagai sinergi antar pihak dan pengelolaan koordinasi secara berkelanjutan; serta peningkatan kerjasama antar daerah dalam menjaga ketahanan pangan.
Selain itu, inovasi penting Jakarta adalah data-driven policy, dimana Pemprov DKI Jakarta sudah berkomitmen dalam merumuskan kebijakan berdasarkan data, sehingga diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. “Data bukan hanya bagus untuk menyusun kebijakan, namun juga bisa connecting the people”, ujar Atika. Oleh karena itu, inovasi ini menjadi gebrakan yang sangat penting bagi Jakarta dalam menuju kota global. Ke depannya, Bappeda Provinsi DKI Jakarta akan terus berkomitmen dalam mencegah krisis iklim demi membangun kota global yang berketahanan dan berkelanjutan.