Bappeda DKI Jakarta Gelar Pelatihan Penulisan Policy Paper dan Policy Brief untuk Perkuat Kebijakan Berbasis Bukti

Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta melalui Pusat Riset dan Inovasi Daerah (PRID) menyelenggarakan Pelatihan Penulisan Policy Paper dan Policy Brief pada Jumat, 5 Desember 2025. Kegiatan ini merupakan rangkaian Post Event Jakarta Innovation Days (JID) 2025 dan dilaksanakan di AONE Hotel, Jakarta Pusat.

Pelatihan dibuka oleh Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah Bappeda Provinsi DKI Jakarta dan dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pelatihan ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Wignyo Adiyoso, Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan SDM Perencanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, serta Ivan Budi Susetyo, Dosen Program Doktor Administrasi Publik Universitas Terbuka. Keduanya memberikan pemaparan mengenai praktik terbaik penulisan policy paper dan policy brief sebagai instrumen strategis dalam mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Dalam sesi pembukaan, PRID Bappeda DKI Jakarta memaparkan pengenalan Sistem Informasi Kajian (SIKAJI) sebagai portal data satu pintu yang berfungsi sebagai knowledge hub untuk menghimpun, mengelola, dan mempublikasikan hasil riset serta inovasi daerah. SIKAJI diharapkan mampu memperkuat integrasi penelitian, kolaborasi stakeholder, serta mendukung penyusunan kebijakan berbasis data.

Materi pelatihan menekankan peran strategis policy brief sebagai instrumen komunikasi kebijakan yang ringkas, padat, dan persuasif. Policy brief disusun dengan struktur sederhana yang mencakup isu utama, analisis singkat berbasis data dan regulasi, serta beberapa alternatif solusi sebelum ditetapkan satu rekomendasi kebijakan yang paling layak diimplementasikan. Penggunaan bahasa yang efektif dan visualisasi data seperti tabel dan grafik dinilai penting agar pesan kebijakan mudah dipahami oleh pengambil keputusan.

Sementara itu, policy paper dijelaskan sebagai dokumen analisis kebijakan yang lebih mendalam dan komprehensif. Policy paper memuat identifikasi masalah, analisis akar persoalan, pemetaan kausal, hingga penetapan rekomendasi kebijakan final. Dalam sesi diskusi, narasumber menegaskan bahwa policy paper dapat disusun meskipun berbasis data dengan cakupan terbatas, selama metodologi, data, dan temuan disajikan secara jelas, relevan, dan akuntabel.

Sebelum kegiatan ditutup, kedua narasumber memberikan telaah singkat terhadap policy brief dan policy paper yang tengah dikembangkan peserta. Sesi ini sekaligus memberikan kesempatan diskusi interaktif narasumber dengan peserta pelatihan. Narasumber menyampaikan sejumlah masukan konstruktif, antara lain perlunya menyesuaikan penulisan dengan template jurnal tujuan, menggunakan rujukan teori terkini, memperjelas perumusan tujuan serta metode penelitian/kajian, dan melengkapi analisis dengan data kuantitatif yang mendukung.

Sebagai tindak lanjut, PRID Bappeda DKI Jakarta akan mengintegrasikan policy paper dan policy brief yang telah melalui proses kurasi ke dalam Portal SIKAJI. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pemanfaatan hasil riset sebagai dasar pengambilan keputusan serta mendorong penerapan evidence-based policy di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.