Tim Penilai Umum Lakukan Wawancara dan Verifikasi pada Pemprov DKI Jakarta dalam Ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024

Jakarta (21/03), “Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditentukan oleh keberhasilan daerah dalam menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian pembangunan dengan baik”. Kalimat ini menjadi salah satu pondasi awal ajang bergengsi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD).

PPD merupakan evaluasi komprehensif dan kreatif dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah serta sebagai bentuk motivasi dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasinya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu nominasi dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun ini berhasil menyelesaikan proses penilaian tahap pertama dan masuk sebagai top 10.

Tahapan penilaian kedua yakni wawancara dan verifikasi digelar Senin, 18 Maret 2024 lalu di Balaikota DKI Jakarta. Dalam tahapan penilaian kedua PPD 2024 ini, Tim Penilai Utama (TPU) yang terdiri dari Mohammad Roudo, ST, MPP, Ph.D; Dr. Ir. Budhi Santoso, MA; Prof. Benedictus Raksaka Mahi, M.Sc., Ph.D; dan Dr. Ir. Edi Effendi Tedjakusuma, MA melakukan proses wawancara dan verifikasi langsung kepada Pemprov DKI Jakarta yang dihadiri langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania beserta jajarannya.

Dalam penjelasannya, Mohammad Roudo selaku salah satu anggota TPU mengucapkan selamat dan mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta karena telah berhasil menyelesaikan penilaian tahap 1 diperingkat 10 besar dan maju ke penilaian selanjutnya ditahap kedua.

Tahapan penilaian dalam PPD 2024 pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu tahap I penilaian teknis dokumen, serta tahap II wawancara dan verifikasi. Dalam proses verifikasi ini, Atika Nur Nur Rahmania menjelaskan kepada para TPU terkait capaian indikator-indikator utama oleh Pemprov DKI Jakarta yang menjadi point penting penilaian dalam PPD 2024 ini. “Transformasi Jakarta dalam mewujudkan kota berketahanan, berkelanjutan, dan berkeadilan menuju Jakarta tangguh, nyaman, dan sejahtera untuk Indonesia merupakan tema yang diusung dalam RKPD 2024” ujar Atika.

Atika juga menambahkan meski pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 sedikit melambat, namun pertumbuhan ekonomi mendorong penciptaan lapangan kerja yang berdampak pada penurunan tingkat pengangguran di Provinsi DKI Jakarta pada 2023.

Disisi lain dalam hal pelayanan publik, Jakarta berdasarkan hasil SKM tahun 2023 mencapai nilai 91,08 yang masuk kepada mutu layanan “A” dan kinerja “Sangat Baik”. Nilai tersebut merupakan agregat dari pelayanan diberbagai instansi/wilayah di Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal transparansi, Provinsi DKI Jakarta juga telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, antara lain penggunaan apbd.jakarta.go.id atau e-Budgeting sebagai situs jejaring resmi yang mendukung proses perencanaan dan evaluasi pembangunan. Dengan transparansi berbasis web (situs jejaring resmi), masyarakat dapat mengakses data dan informasi yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta dimana saja dan kapan saja.

Dalam proses penilaian kedua ini, TPU dan Bappeda juga melakukan kunjungan lapangan ke beberapa spot inovasi andalan pemerintah DKI Jakarta diantaranya Transport Hub dan JPM Dukuh Atas, Mal Pelayanan Publik hingga Jakarta Future City Hub.