The 9th Asia Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) Side Event: Means to Reach the Climate and SDGs Ambition: Financing Options, Research, and Technologies to Advancing Local Governments in Turning Commitments into Reality

Pada Senin (28/3), Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Dr. Nasruddin Djoko Surjono, menghadiri undangan dari Bappenas RI terkait side event Asia Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) yang ke-9 dengan tema “Means to Reach the Climate and SDGs Ambition: Financing Options, Research, and Technologies to Advancing Local Governments in Turning Commitments into Reality“.

Dibuka oleh Dr. Ir.Arifin Rudiyanto, MSc (Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas), acara ini dihadiri oleh Assoc. Prof Wichai Kanchanasuwan (Deputy Mayor of Hat Yai City, Thailand), Datuk Seri Mahadi Bin Che Ngah (Mayor of Kuala Lumpur, Malaysia), Mr. H. Ibnu, S.P., M.Si (Mayor of Banjarmasin), serta Mr. Teguh Sambodo, S.P., MS, Ph.D (Director for Industry, Tourism, and Creative Economy – National Development Planning Agency/Bappenas).

Terdapat 3 (tiga) hal yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta terkait strategi utama yang dilakukan Jakarta dalam menanggapi perubahan iklim di antaranya, inovasi pengelolaan perkotaan; internalisasi perubahan iklim dan penanggulangan banjir sebagai Kegiatan Strategis Daerah (KSD); serta integrasi vertikal dan horizontal dalam menggeser paradigma Pembangunan Perkotaan dengan berkolaborasi bersama daerah sekitar Kawasan Metropolitan.  

Bukan hanya itu, Jakarta telah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran dalam pembangunan rendah karbon untuk ketahanan iklim dan menginternalisasikannya ke dalam rencana aksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Dari hal ini, terdapat beberapa rekomendasi utama bagi Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat kuantitas dan efektivitas pendanaan iklim perkotaan. Pertama, Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi Indonesia, sehingga Jakarta berpotensi untuk memperoleh keuntungan dari pendekatan kolektif terpadu dalam mengatasi perubahan iklim yang melibatkan pemangku kepentingan terkait, termasuk kota-kota nasional dan tetangga sebagai pemilik proyek dan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, pendekatan kolektif yang terintegrasi dengan kota-kota di sekitar wilayah Jakarta menjadi sangat penting. Kedua, Jakarta bisa mengembangkan kerangka kebijakan iklim yang lebih baik, terutama dalam mengintegrasikan penandaan anggaran iklim dan strategi yang disempurnakan untuk meningkatkan pembiayaan katalitik untuk investasi iklim guna membantu memobilisasi pembiayaan iklim dengan mengidentifikasi kesenjangan pembiayaan antara komitmen dan realisasi. Ketiga, mengingat Jakarta belum sepenuhnya memanfaatkan kapasitas fiskal yang kuat untuk menarik pemodal sektor swasta, maka Jakarta perlu meningkatkan model pembiayaan katalis dan inovatif, serta memanfaatkan anggaran kota untuk memobilisasi investasi swasta.

Di akhir, Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta berharap agar komitmen untuk upaya penanggulangan perubahan iklim ini dapat menjadi tanggung jawab bersama demi kemajuan Kota Jakarta yang kita cintai.