The 9th Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) Side Event: Bridging the Gap: Experience of Subnational Governments in Reporting and Monitoring SDGs Achievemen

Pada Senin (28/3), Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Dr. Nasruddin Djoko Surjono, menghadiri side event Asia Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) yang ke-9 dengan tema “Bridging the Gap: Experience of Subnational Governments in Reporting and Monitoring SDGs Achievement”. Acara ini di co-organizing oleh United Cities and Local Government (UCLG) Asia Pacific (ASPAC) bersama United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) dan Asian Development Bank (ADB), dan dibuka secara resmi oleh Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi (Secretary General, UCLG ASPAC).

Beberapa narasumber lain yang ikut dalam sesi ini di antaranya, Mr. Anwar Hussain (Chief Executive Officer, Associations for Development of Local Governments in Pakistan); Ms. Febrina Kusumawati (Head of Board of Planning, Research and Development, Surabaya City); serta Ms. Norliza Hashim (Chief Executive, Urbanice Malaysia).

Pada paparannya, Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta menyampaikan tentang metodologi dan proses yang diadopsi untuk Voluntary Local Review (VLR) sebagai upaya lokalisasi capaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta dengan mengusung tema pada tahun 2021 “Kolaborasi Jakarta dalam Menangani Pandemi COVID-19: Bangkit Menuju Jakarta Tangguh”. Dalam hal ini, ada 4 (empat) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) yang menjadi fokus VLR DKI Jakarta 2021 di antaranya, SDG 1 No Poverty, SDG 3 Good Health and Well-Being, SDG 4 Quality Education, dan SDG 17 Partnership for the Goals. Keempat SDGs tersebut merupakan yang paling terdampak karena pandemi COVID-19.

Dalam implementasinya, VLR di Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan prinsip inklusivitas, transparansi, kolaborasi, serta menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam mengumpulkan dan menganalisis data primer dan sekunder. Metodologi dan proses dalam dokumen VLR SDGs melibatkan 7 tahap. Pertama, pemilihan tema untuk laporan VLR. Kedua, identifikasi fokus SDGs yang menjadi prioritas. Ketiga, tinjauan dokumen dan identifikasi awal terkait praktik-praktik baik yang sudah dilakukan sebelumnya. Keempat, pemetaan dan rencana keterlibatan pemangku kepentingan. Kelima, konsultasi pemangku kepentingan. Keenam, koleksi data dan analisis. Ketujuh, penulisan laporan VLR.

Dokumen VLR SDGs Provinsi DKI  Jakarta Tahun 2021 merupakan hasil kolaborasi stakeholders di Provinsi DKI Jakarta dengan didukung oleh Asian Development Bank (ADB) dan United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC). VLR Jakarta Tahun 2021 memuat pencapaian serta gambaran holistik mengenai kemajuan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Provinsi DKI Jakarta dengan fokus pada praktik-praktik baik yang telah dilakukan seluruh stakeholders di Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai TPB/SDGs.

Keberhasilan penyusunan dokumen tersebut menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai Provinsi pertama yang memiliki dokumen VLR SDGs di Indonesia. Ke depannya, diharapkan Voluntary Local Review (VLR) dapat berkontribusi pada Voluntary National Review (VNR). Itulah mengapa mengidentifikasi isu-isu strategis dan prioritas SDGs melalui konsultasi intensif dengan semua pemangku kepentingan di tingkat lokal dan nasional menjadi sangat penting.