Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)   merupakan  pedoman  hukum  bagi  publik untuk  mendapatkan   hak  atas informasi. Undang-Undang KIP tersebut juga menjelaskan kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan tepat waktu. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP pada pasal 1 juga mengamanatkan bahwa Badan Publik harus  menetapkan  Pejabat  Pengelola Informasi dan  Dokumentasi (PPID) yang bertanggung  jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

            Bappeda Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu Badan Publik menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu langkah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Oleh karena itu, untuk  mengimplementasikan  Undang-Undang  Nomor  14   Tahun 2008  tentang Keterbukaan  Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan keterbukaan  informasi publik di  tingkat  daerah,  maka  sejak tahun  2013 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik. Regulasi tersebut menjadi dasar pengelolaan dan pelayanan  informasi publik oleh  Pejabat  Pengelola  Informasi dan  Dokumentasi (PPID) di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

Close Search Window