Serial Diskusi Theory of Change (ToC) Indikator Utama Kemiskinan

Jakarta (3/2), Bappeda Provinsi DKI Jakarta kembali menyelenggarakan Serial Diskusi bertemakan Theory of Change (ToC) sebagai Indikator Utama Kemiskinan. Diskusi yang dilaksanakan pada 3 dan 4 Februari 2022 melalui daring ini merupakan satu dari serangkaian kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi DKI Jakarta periode Tahun 2023-2026.

Serial diskusi dibuka oleh Wakil Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Tri Indrawan, Amd.Ak., S.H., M.Si. dan dihadiri oleh perwakilan dari Sekretaris Eksekutif TNP2K RI, Kementerian PPN/Bappenas RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, serta perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil dan Lembaga di Provinsi DKI Jakarta.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) RI telah merilis data Tingkat Kemiskinan Provinsi berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) periode September 2021 pada pertengahan 17 Januari 2022 lalu. Pada data BPS tersebut dinyatakan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta sebesar 4,67%. Hal ini menandakan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan sebesar 0,05 persen poin atau berkurang sebanyak 3,63 ribu jiwa dari data Maret 2021.

Selain itu, data BPS mencatat tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi DKI Jakarta per Maret 2021 sebesar 1,3% atau 132.345 jiwa. Dalam Rapat Terbatas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan tanggal 4 Maret 2020, Presiden RI memberi arahan agar Tingkat Kemiskinan Ekstrem pada Tahun 2024 mencapai 0%. Hal ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai Agenda Global yang menargetkan tidak akan ada lagi orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem pada tahun 2030.

Untuk mewujudkan seluruh target tersebut, dibutuhkan perencanaan penanggulangan kemiskinan yang baik, akuntabel, inklusif, dan matang. Oleh karena itu, analisis Theory of Change (ToC) sangat diperlukan sebagai salah satu instrumen dalam penentuan program dan lokasi prioritas untuk penanggulangan kemiskinan di dalam RPKD. Bukan hanya itu, ToC juga dapat membantu dalam mendesain atau merencanakan program. Dengan begitu, ToC juga menjadi instrumen penting bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. 

Dari penyusunan indikator utama kemiskinan secara partisipatif ini, diharapkan agar seluruh program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Pusat dan Non-Pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara harmonis dan menghasilkan dampak yang lebih optimal khususnya bagi Provinsi DKI Jakarta. Terutama, untuk mencapai seluruh target SDGs di tahun 2030.