Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025

Jakarta (28/2), Bappeda Provinsi DKI Jakarta telah sukses menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama dua hari dari 21-22 Februari 2024. Dalam penyusunan RKPD tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 serta Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 dan kebijakan nasional lainnya untuk melakukan penyelarasan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan nasional.

Sidang Kelompok Bidang Kesejahteraan Rakyat diselenggarakan pada hari kedua Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang dihadiri oleh dua narasumber hebat yakni, Mandira Bienna Elmir, S.H., M.H (Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan) dan ⁠Endang Sulastri, S.Sos, MPP (Plt. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas).

Narasumber pertama memaparkan tentang rekomendasi Kebijakan Pendidikan 2024-2029. Menurut Mandira, kebijakan lima tahun ke depan sangat diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada semua anak Indonesia agar mendapatkan pendidikan berkualitas yang dapat mengembangkan potensi mereka dalam memajukan kehidupan bangsa. Beberapa kebijakan yang diperlukan di antaranya, anggaran untuk dapat mendukung outcome yang diharapkan, pengembangan kapasitas seluruh pemangku kepentingan, pesan kunci yang perlu dikomunikasikan kepada publik, serta kolaborasi yang dibutuhkan untuk menguatkannya.

Paparan kemudian dilanjutkan oleh Endang dari Kementerian PPN/Bappenas. Ia menyampaikan terdapat 11 indikator potensi yang tidak tercapai sebagai evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 di bidang Kesehatan di antaranya, Imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan, Prevalensi stunting pada balita, Prevalensi wasting pada balita, Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk), Eliminasi malaria, Eliminasi kusta, Jumlah presentasi merokok penduduk usia 10-18 tahun, Prevalensi obesitas penduduk di atas umur 18 tahun, FKTP terakreditasi, Puskesmas dengan jenis tenaga Kesehatan sesuai standar, serta cakupan PBI JKN.

Endang menegaskan bahwa masalah stunting ini seperti sebuah isu yang tidak berkesudahan. “Stunting ini seperti masalah yang tak kunjung usai. Seringkali penyelesaiannya hanya gencar di awal-awal saja, lalu kemudian seperti hilang di permukaan. Hal ini membuat penyelesaiannya menjadi tidak tuntas sampai sekarang”, tegasnya.

Selain itu, masalah Pendidikan di Jakarta juga masih perlu banyak yang dibenahi. Mandira kemudian menambahkan lagi bahwa masih banyak jurusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tidak sesuai dengan permintaan atau kebutuhan di lapangan pekerjaan. Misalnya, SMK dengan jurusan pemeliharaan AC masih sangat sedikit. Sedangkan, lulusan SMK dengan jurusan tersebut paling banyak dicari. Dengan kata lain, apa yang ditawarkan pada Sektor Jasa tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh para lulusan SMK. Oleh karena itu, Mandira berharap Pemprov DKI Jakarta lebih serius lagi dalam pemetaan pendidikan kejurusan.

Terakhir, Mandira menambahkan bahwa saat ini Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan sedang berfokus pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dari data yang dimiliki lembaganya, saat ini jumlah PAUD hanya 167, sedangkan jumlah siswa PAUD sejumlah 7000 lebih siswa. Hal ini perlu menjadi fokus Pemprov DKI Jakarta untuk dapat menampung siswa PAUD dengan proporsi yang tepat dan fasilitas yang baik.