Berita Perencanaan|

Jakarta (6/10), Bappeda Provinsi DKI Jakarta menghadiri sekaligus menjadi narasumber  dalam kegiatan Sosialisasi Tabel Input-Output DKI Jakarta Tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Acara ini membahas pemanfaatan Tabel IO/IRIO (Inter Regional Input-Output) sebagai landasan pengambilan kebijakan khususnya bagi Provinsi DKI Jakarta. Kepala Pusdatinrenbang Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Agus Imam Rifusua menjadi narasumber mewakili Kepala Bappeda yang berhalangan hadir dan memaparkan strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi (Analisis IO). Selain itu, hadir pula sebagai narasumber Direktur Neraca Pengeluaran BPS Provinsi DKI Jakarta, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan Koordinator Program Studi Statistika Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Acara yang dilakukan secara daring melalui kanal Youtube dan aplikasi Zoom ini terbuka untuk umum sehingga masyarakat dapat mengikuti acara ini.

Kontribusi ekonomi Provinsi DKI Jakarta (nilai PDRB) terhadap ekonomi nasional (nilai PDB) menempati urutan pertama yaitu sebesar 17,23%. Hal ini menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu wilayah kunci pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini membuat segala perubahan dan dinamika ekonomi di Provinsi DKI Jakarta dapat mempengaruhi ekonomi nasional termasuk kebijakan yang diambilnya. Oleh karenanya, perlu perencanaan yang baik dan matang melalui kajian dan analisis komprehensif di semua aspek pembuatan kebijakan.

Tabel IO merupakan salah satu alat yang dapat membantu para perencana atau stakeholder dalam merencanakan pembangunan ekonomi, karena tabel ini mampu memberikan banyak informasi terkait perekonomian suatu wilayah seperti aliran produksi, konsumsi, distribusi barang dan jasa, dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai materi untuk mengkaji dan menganalisis perencanaan ekonomi wilayah.

Selain Tabel IO, adapula Tabel IRIO (Interregional Input-Output) yang merupakan pengembangan dari Tabel IO yang dapat menjelaskan interaksi ekonomi antar wilayah, potensi dan kolaborasi ekonomi, serta peluang suatu wilayah dalam mengatasi ketimpangan melalui penguatan konektivitas. Dalam menentukan potensi wilayah, Tabel IO/IRIO memberikan informasi berisi sektor kunci/unggulan wilayah serta dampaknya terhadap sektor lain maupun wilayah lain apabila sektor tersebut tumbuh atau menyusut. Tabel IO/IRIO juga memberikan informasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru suatu wilayah, efek limpahan (spill over effect), ukuran angka pengganda intra maupun inter-regional output dan pendapatan, dan info lainnya.

Melalui tabel IO/IRIO DKI Jakarta Tahun 2016 dengan 17 industri ekonomi, sektor pengadaan listrik dan gas merupakan sektor kunci/unggulan di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, dengan skala industri yang lebih luas (52 industri ekonomi), maka sektor unggulan Provinsi DKI Jakarta meliputi ketenagalistrikan, jasa perusahaan, konstruksi, jasa infokom, dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial. Sektor kunci merupakan penggerak perekonomian yang menginduksi produksi sektor yang menyediakan inputnya, dan mudah bergerak jika terjadi perubahan permintaan pada sektor yang menggunakan outputnya. Pergerakan ekonomi tersebut tidak hanya dialami wilayah yang memiliki sektor kunci tersebut, ekonomi wilayah lain juga mendapatkan dampak dari pergerakannya. Contohnya Jawa Timur, Riau dan Jawa Barat yang memperoleh limpahan output (spillover effect) terbesar ketika terjadi perubahan permintaan akhir Provinsi DKI Jakarta. Sementara Provinsi DKI Jakarta mendapat limpahan output (spillover effect) terbesar dari Kalimantan Tengah dan Maluku.

Hasil analisis BPS Provinsi DKI Jakarta dengan memanfaatkan Tabel IO/IRIO DKI Jakarta Tahun 2016 serta analisa dan kajian-kajian bersama stakeholder, Provinsi DKI Jakarta diharapkan mengoptimalkan industri jasa karena memiliki dampak pengganda yang cukup besar khususnya sektor perdagangan, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, dan jasa infokom untuk mendukung Provinsi DKI Jakarta sebagai kota jasa dan smart city. Disisi lain, perlu penguatan kolaborasi (infrastruktur, hubungan ekonomi, regulasi, pengendalian bencana, dll) dengan Provinsi penyangga untuk meningkatkan efisiensi dan pemulihan ekonomi dan penjaminan keamanan dan ketertiban guna menjaga kestabilan politik dan ekonomi mengingat Provinsi DKI Jakarta adalah pusat pemerintahan dan ekonomi.

Selain memperkuat ekonomi, Provinsi DKI Jakarta juga perlu berfokus pada keberlanjutan hidup warganya. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berbasis Kota Berketahanan merupakan arah Kebijakan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dengan sasaran utama Urban Resilience. Fokus pembangunannya pada peningkatan kualitas pembangunan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, dan penguatan ketahanan pangan. Hal ini sesuai dengan konsep Urban Health yang direncanakan Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2022, dimana kesehatan penduduk juga didukung dengan lingkungan fisik dan infrastruktur yang bersih, sehat, nyaman, terintegrasi, serta lingkungan sosial politik yang aman dan terkendali serta tata kelola pemerintahan yang transparan dengan pelayanan yang baik.

Close Search Window