Image

Jakarta (09/09), Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan kembali menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta sebagai langkah kebijakan rem darurat (Emergency Brake Policy). Dalam konferensinya, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa kebijakan tersebut dilakukan untuk menekan angka penularan pandemi COVID-19 yang semakin meningkat pada PSBB Masa Transisi Fase I. Adapun yang menjadi indikator utama dalam keputusan tersebut adalah tingkat kematian (Case Fatality Rate) dan tingkat keterisian rumah sakit (Bed Occupancy Ratio).

Gubernur Provinsi DKI Jakarta menjelaskan bahwa 1.347 orang telah wafat akibat COVID-19 di DKI Jakarta. Jumlah angka kematian ini terus bertambah dan disertai dengan peningkatan angka pemakaman dengan protap COVID-19. Artinya, semakin banyak kasus probable meninggal yang harus dimakamkan dengan protap COVID-19 sebelum sempat keluar hasil positif. Disamping itu, dari 4.053 tempat tidur isolasi yang tersedia khusus untuk pasien dengan gejala sedang (menengah), 77% di antaranya sudah terpakai. Berdasarkan proyeksi perhitungan yang telah disusun secara ilmiah, tempat tidur isolasi tidak akan mampu menampung pasien COVID-19 per 17 September 2020. Meskipun kapasitas ruang isolasi khusus COVID-19 ditingkatkan sebanyak 20% (menjadi 4.807 tempat tidur), namun seluruh tempat tidur tersebut akan penuh di sekitar tanggal 6 Oktober 2020. Selanjutnya, kapasitas maksimal ruang ICU khusus COVID-19 di DKI Jakarta sebanyak 528 tempat tidur telah terisi sebanyak 83% dan akan penuh pada tanggal 15 September 2020 apabila tingkat penularan wabah terus dibiarkan seperti sekarang. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah berupaya meningkatkan kapasitas ICU hingga mencapai 636 tempat tidur.

Melalui kebijakan rem darurat dan penetapan status PSBB mulai 14 September 2020 mendatang, warga akan kembali berkegiatan dari rumah, beribadah dari rumah, bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Kegiatan usaha non esensial di wilayah DKI Jakarta akan dilakukan dari rumah (work from home). Seluruh tempat ibadah tutup dengan penyesuaian, seluruh tempat hiburan tutup, seluruh usaha makanan hanya menerima pesanan untuk dibawa pulang/diantar, seluruh kegiatan publik dan kegiatan kemasyarakatan harus ditunda, tidak boleh ada kerumunan sama sekali di lingkungan publik, transportasi publik kembali dibatasi dengan ketat, dan ganjil genap untuk sementara ditiadakan. Hanya ada 11 bidang usaha esensial yang boleh tetap berjalan dengan operasi minimal dan tidak boleh beroperasi penuh seperti biasa dengan penerapan pembatasan jumlah karyawan yaitu, bidang kesehatan, bahan pangan/ makanan/ minuman, energi, komunikasi dan teknologi informatika, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, serta pemenuhan kebutuhan sehari-sehari.

Semoga melalui kebijakan ini, masyarakat lebih patuh menaati kebijakan 3M (Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan) dan angka penularan COVID-19 mampu ditekan.

Comments

Jakarta Dalam Angka Edisi September 2020
Pengunjung
  • Total Pengunjung