Image

23 Juli 2020, Bappeda Provinsi DKI Jakarta turut serta dalam webinar  yang bertajuk Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Tema ini dilatarbelakangi oleh kondisi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia yang terdampak akibat pandemi Covid-19 di mana wabah ini telah memicu peningkatan angka kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2020 menjadi 9,78%. Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2020 menurun menjadi 4,99%, pandemi Covid-19 mengakibatkan pengangguran baru dan berdampak pada 1,76 juta pekerja hingga Mei 2020.

Peningkatan angka kemiskinan juga memiliki dampak buruk kepada anak sebagai salah satu kelompok rentan di antaranya peningkatan kasus gizi buruk, stunting dan putus sekolah. Berdasarkan data Susenas BPS tahun 2018, 12% anak Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional 9.8%. Berdasarkan catatan UNICEF Indonesia, anak pada kelompok usia 5 - 17 tahun cenderung mengalami deprivasi (pencabutan atau kehilangan haknya) dalam pendidikan dan tempat tinggal. Diperkirakan sekitar 90% anak, terutama anak perempuan pernah mengalami suatu bentuk kemiskinan selama hidupnya. Sebagai catatan penting, anak yang berada di pedesaan memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami tidak hanya kemiskinan dari segi pendapatan, tapi juga berbagai bentuk deprivasi.

Sebagai upaya melindungi anak dari kemiskinan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Program Keluarga Harapan yang diberikan kepada ibu hamil dan menyusui, serta anak usia 0-6 tahun dengan tujuan meningkatkan taraf hidup penerima manfaat baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan kesejahteraan sosial serta diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin dan rentan.

Data menunjukkan penurunan angka kemiskinan dibanding angka belanja bantuan sosial (Bansos), mulai tahun 2012 terdapat tren terbalik yang memperlihatkan peningkatan belanja Bansos tidak diikuti dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan penurunan nilai indeks efektifitas bansos dari nilai 10,0 di tahun 2007 menjadi nilai 2,0 di tahun 2018. Untuk itu, guna membantu pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran, efektif dan berbasis spasial, Kementerian Keuangan mengembangkan model simulasi pajak dan transfer dari/ke Rumah Tangga guna mengukur besaran komponan APBN serta indikator kemiskinan dan ketimpangan melalui Indonesian Tax-Benefit Microsimulation Model/INDOMOD.

INDOMOD ini merupakan tools analisis yang akan membantu pemerintah untuk melihat gambaran penerimaan Bansos kira-kira, membuat simulasi ke rumah tangganya seperti apa, serta membantu pemerintah mengukur dampak kebijakan bansos terhadap masyarakat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA).

Bertepatan nuansa peringatan Hari Anak Nasional, diharapkan pemerintah dapat melengkapi model simulasi kebijakan fiskal dengan turut mempertimbangkan aspek perlindungan anak sehingga angka kemiskinan dan ketimpangan pada anak dapat terus ditekan. Semoga anak-anak Indonesia terlindungi dan bahagia.

Comments

Jakarta Dalam Angka Edisi September 2020
Pengunjung
  • Total Pengunjung