Image

Pada tanggal 13-14 Mei 2020, Bappeda Provinsi DKI Jakarta menghadiri rapat kerja Komisi A, B, C dan D DPRD Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta. Rapat kerja ini dipimpin oleh masing-masing Ketua Komisi dan dihadiri oleh masing-masing Wakil Ketua Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta, para anggota Komisi A, B, C dan D DPRD Provinsi DKI Jakarta serta seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dibawah koordinasi Bidang terkait.

Pembahasan LKPJ dibawah koordinasi Bidang Pemerintahan, Bidang Perekonomian,  dan Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup  (SPKLH) ini merupakan rangkaian penyampaian LKPJ oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Pada kesempatan itu setiap Perangkat Daerah menyampaikan materi paparan dihadapan masing-masing Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta yang meliputi ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 (penetapan, perubahan, realisasi), proporsi anggaran per program, outcome dan output per program 2019 (dilengkapi data, tabel, dan gambar), serta permasalahan dan solusi.

Menurut Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, secara umum serapan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 dibawah koordinasi Komisi A cukup baik, akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi terkait kualitas pelayanan publik. Sementara itu, salah satu  poin penting pembahasan evaluasi LKPJ dari Komisi B yakni mendorong seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu melakukan terobosan-terobosan untuk menggenjot laba bersih tahunan.

Dari Komisi C, salah satu anggota DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menyampaikan bahwa sejumlah SKPD dibawah koordinasi Komisi C dianggap telah memberikan capaian realisasi terbaiknya karena berhasil melampaui target capaian tahun anggaran 2019. Capaian target kinerja ini diharapkan dapat ditingkatkan lagi, terutama retribusi hal yang berkaitan dengan nilai sosial didalam setiap programnya. Secara keseluruhan, dalam masa pandemi pasca pemulihan COVID-19 ini, diharapkan SKPD penghasil retribusi dapat terus bersemangat memenuhi realisasi target di masa mendatang dan terus mengevaluasi diri agar target pencapaian bisa terpenuhi, baik target di tahun 2020 maupun target di tahun 2021.

Selanjutnya, berdasarkan evaluasi LKPJ APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019, Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ida Mahmudah menghimbau agar anggaran pembangunan rumah susun (Rusun) dapat diserap secara optimal. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi D juga menyampaikan adanya kendala yang dialami oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, yaitu salah satunya gagal lelang. Oleh karena itu diharapkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta dapat bersinergi dengan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan pencapaian target realisasi.

Hasil dari pembahasan rapat kerja komisi ini, akan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk disampaikan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. 

 

 

Aktifitas ini dilaksanakan dengan telah menerapkan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di tempat kerja sebagaimana tercantum dalam Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020.

Comments

Di Rumahku, Takbirku
Pengunjung
  • Total Pengunjung

Koneksi ke facebook

Belum terkoneksi ke widget facebook

Copyright © 2018 - Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta