Sidang Kelompok Bidang Pemerintahan Musrenbang RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026

Dipublikasi pada : 2025-04-28 10:34:26

Disusun oleh : admin

(Jakarta, 24/4), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Sidang Kelompok, sehari setelah pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam sidang pleno  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026. Sidang Kelompok Musrenbang RKPD Bidang Pemerintahan bertema "Transformasi Digital Jakarta" ini berlangsung secara hybrid.

Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Anshori Wahdy, membuka acara ini. Aries Kurniawan (Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital) serta Rendi Anggara (AT Kearney Indonesia) didapuk menjadi narasumber. Perwakilan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta hadir secara luring sebagai peserta rapat. Sementara itu, perwakilan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Disgulkarmat) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu turut hadir secara daring.

Sebelum memasuki sesi inti, para peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memaparkan Rancangan Rencana Kerja. Isinya berupa kegiatan prioritas pada 2026, rekapitulasi anggaran belanja, rekapitulasi serapan aspirasi masyarakat (asmas), hingga implementasi transformasi digital dan layanan kota berbasis teknologi yang telah dilakukan OPD terkait.

Kondisi Transformasi Digital di Jakarta

Sebagai lembaga konsultan yang banyak menganalisis posisi kota-kota global, AT Kearney yang diwakili Rendi Anggara menjelaskan peringkat Jakarta saat ini. Peringkat Jakarta menurun dari posisi ke-54 pada 2015 menjadi peringkat 74 pada 2024. Berdasarkan lima indikator utama yang dianalisis AT Kearney, yakni Business Activity, Human Capital, Information Exchange, Cultural Experience, dan Political Engagement. Terlihat jelas bahwa peringkat indikator Information Exchange menurun drastis dibandingkan empat indikator lainnya.

Gambaran dimensi Information Exchange oleh AT Kearney Indonesia

Dari Pertukaran Informasi (Information Exchange) tersebut, ada dua elemen yang menduduki peringkat terendah di angka 144 dalam Global Connectivity Index (GCI), yakni Kehadiran Pusat Data (Data Center Presence) dan Kecepatan Internet (Internet Speed). Selain membahas kondisi terkini, Rendi juga menyampaikan beberapa upaya yang bisa ditempuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Lantas, bagaimana cara agar Jakarta bisa merevitalisasi ketertinggalan dalam percepatan informasi ini? Ada tiga hal utama, yaitu meningkatkan infrastruktur internet Jakarta dengan memperluas jangkauan 5G; meningkatkan kesiapan pusat data Jakarta dengan infrastruktur yang andal; serta mempromosikan investasi pusat data dengan insentif yang menguntungkan", ujar Rendi.

Akselerasi Peringkat Kota Global melalui Transformasi Digital dan Layanan Kota Berbasis Teknologi

Aries Kurniawan dari Kementerian Komunikasi Komunikasi dan Digital (Komdigi) melanjutkan paparan berikutnya. Ia mengungkapkan, untuk mendukung akselerasi Jakarta menuju Top 50 Global City pada 2029, salah satu prioritas pembangunan Pemprov DKI Jakarta adalah berfokus pada transformasi digital dan layanan kota berbasis teknologi. Menurutnya, tingkat penetrasi internet di Jakarta sudah sangat baik, yakni sebesar 87,51%. Dari persentase tersebut, Jakarta menyumbang 4,22% penetrasi internet secara nasional.

Tetapi, berdasarkan Global Connectivity Index (GCI), ada beberapa metrik  yang perlu dilakukan dalam mengakselerasi pertukaran informasi untuk meningkatkan peringkat Jakarta di kancah global. Beberapa metrik tersebut antara lain News Agency Bureau, Broadband Subscribers, Freedom of Expression, Online Presence, Internet Speed, serta Data Center Presence.

"Untuk kehadiran biro kantor berita, jumlah media asing masih belum terlalu banyak. Pengguna broadband di Jakarta masih tinggi di pusat, namun rendah di permukiman padat dan wilayah pinggiran kota. Selain itu, dari segi freedom of expression atau kebebasan masyarakat dalam melaporkan permasalahan kota di sekitarnya, sudah sangat baik dengan adanya aplikasi JAKI (Jakarta Kini). Bahkan, JAKI pernah memenangkan AICTA (ASEAN ICT Awards) pada 2022, mengalahkan Singapura untuk pertama kalinya. Pada metrik Online Presence, Jakarta sudah memiliki banyak aplikasi sentral seperti JAKI maupun sektoral, yaitu JakLingko, JakPus, JakInfo, dan sebagainya. Kecepatan Internet (Internet Speed) masih perlu ditingkatkan dan pemerataannya perlu diperhatikan. Terakhir, Pemprov DKI Jakarta perlu meningkatkan integrasi dan interoperabilitas antar dinas melalui cloud dan big data lokal, terutama SPLP (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah) dan JIP (Jaringan Intra Pemerintah) sebagai penunjang Kehadiran Pusat Data (Data Center Presence)", tegas Aries.

Dalam hal ini, kedua narasumber sepakat bahwa Jakarta memiliki fondasi yang kuat dari segi infrastruktur, layanan publik digital, dan inisiatif data yang terbuka. Tantangan Jakarta ke depan dalam menuju Top 50 pada 2029 dan Top 20 pada 2045 adalah bagaimana menjadikan pertukaran informasi lebih inklusif, efisien, serta berkelanjutan. Di samping itu, arah kebijakan perlu berfokus pada peningkatan infrastruktur dan interoperabilitas sistem digital, memperluas konektivitas broadband inklusif, memanfaatkan data untuk layanan publik responsif, mendorong keterlibatan warga dalam ekosistem digital dan peningkatan literasi digital, serta memenuhi kebutuhan untuk membangun bersama dengan kota-kota penyangga Jakarta.

Sesi tanggapan dan tanya jawab dengan peserta Sidang Kelompok

Acara ditutup dengan sesi tanggapan dan tanya jawab bersama peserta OPD yang hadir. Beberapa saran yang disampaikan peserta seputar freedom of expressions berupa citizen journalism, adanya penyesuaian Data Terpadu sebagai data tunggal yang digunakan untuk menyusun segala perencanaan pembangunan di Jakarta, hingga pemerataan akses internet.