Image

Jumat (18/10), Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan (PPP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta menghadirkan tiga narasumber untuk membahas Outlook Ekonomi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. Ketiga narasumber tersebut yaitu M. Cahyaningtyas perwakilan dari Bank Indonesia, Rocky Gunung H  perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta dan Teuku Riefky perwakilan dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI).

Kegiatan ini dibuka oleh Ir. Sri Mahendra Satria Wirawan, Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, serta turut dihadiri oleh perwakilan Bidang Perekonomian Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Bidang Kesejahteran Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta serta Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini diawali dengan pemaparan terkait outlook Ekonomi Provinsi DKI Jakarta dari setiap narasumber  kemudian dilanjutkan dengan diskusi.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta dari sisi pengeluaran pada triwulan II 2019 tumbuh 5,71% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (6,25% yoy) namun masih lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05% (yoy). Perlambatan ekonomi tersebut didorong oleh terkontraksinya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor Luar Negeri dan net ekspor antar-daerah. Jika dilihat dari pertumbuhan komponen pengeluarannya pada bulan April-Juni 2019, konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan peningkatan, seiring dengan adanya bulan Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri serta Pemilu 2019.

Penerimaan pajak DKI Jakarta terus meningkat secara konstan dari tahun ke tahun, namun hingga Juli 2019 baru 34,13% dari target pajak yang sudah terrealisasikan. Akan tetapi, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) masih memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak DKI Jakarta, disusul Pajak Kendaraan Motor (PKB) dan Bea Balik Nama. Dengan demikian, Pemerintah DKI Jakarta menekankan untuk adanya regulasi dan menerbitkan surat paksa penagihan kepada wajib pajak untuk menggenjot realisasi pajak di tahun 2019.

Sementara itu, untuk tingkat inflasi Provinsi DKI Jakarta cenderung stabil di awal tahun 2019 ini. Selain itu, pada Februari 2019, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta mencapai angka 5,13% yang merupakan pencapaian terbaik dalam 10 tahun terakhir, dimana pada tahun 2010 TPT DKI Jakarta mencapai 11,32%.

Dengan demikian, untuk menjaga kestabilan pertumbuhan perekonomian Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 disarankan sampai akhir tahun ini, Pemprov DKI Jakarta dapat mempertahankan daya beli rumah tangga.

Comments

Ganjil Genap
Pengunjung
  • Total Pengunjung

Koneksi ke facebook

Belum terkoneksi ke widget facebook

Copyright © 2018 - Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta